Pemerintah RI Saat Mengumumkan FPI Organisasi Terlarang | Ist/Lampungpro.co

2. FPI sebagai organisasi yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman-ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.

3. Melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum NKRI.

4. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga, aparat hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh FPI.

5. Meminta kepada masyarakat yakni :
a. Untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam

b. Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum sebagai kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam

6. Kementerian atau lembaga yang menandatangani SKB ini, agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada 30 Desember 2020