BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung meminta pengemudi ojek pangkalan dan Go-Jek saling menghormati dan tidak terpancing keributan. Dishub Lampung masih menunggu petunjuk teknis terbaru dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat terkait angkutan berbasis online tersebut.

Dalam meredam ketegangan tersebut, Dishub Lampung menggelar pertemuan bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, pengelola Go-Jek, dan Persatuan Ojek Kota Bandar Lampung (Pokbal), di Bandar Lampung, Kamis (27/4/2017). Angkutan berbasis online Go-Jek hadir di Lampung sejak sebulan terakhir. Kehadirannya menimbulkan protes dari pengemudik ojek pangkalan yang diwakili Pokbal.

"Sebenarnya dalam UU, tidak dikenal angkutan ojek. Namun karena dinamika yang terjadi pemerintah telah menetapkan aturan baru terkait angkutan online ini. Kami berharap semua menahan diri sambil menunggu sosialisasi aturan baru tersebut dari pusat," kata Kepala Dishub Provinsi Lampung Qudrotul Ikhwan, Jumat (28/4/2017).

Aturan yang dimaksud Qudrotul adalah Peraturan Menteri Perhubungan (Permen) Nomor 26 Tahun 2017. Permen tersebut merupakan revisi atas Permen 32/2016 tentang Penyelenggraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Peraturan tersebut nantinya akan mengatur perusahaan pembuat aplikasi angkutan online seperti Go-Jek, Uber, dan Grab.

Payung hukum tersebut, kata Qudrotul yang pernah menjadi Penjabat Bupati Kabupaten Pesisir Barat itu, menjadi aturan main ojek online. Oleh karena itu, dia meminta agar sama-sama menjaga situasai kondusif di lapangan. "Jangan terpancing provokasi yang berujung keributan," kata dia. (PRO1)