Bupati Nanang Ermanto Saat Musrenbang di Tanjung Bintang | Ist/Lampungpro.co

LAMPUNG SELATAN (Lampungpro.co): Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), tingkat kecamatan di Kecamatan Tanjung Bintang pada Rabu (3/3/2021). Dalam Musrenbang yang turut dihadiri Wakil Bupati Pandu Kusuma Dewangsa ini, untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Dalam Musrenbang tersebut, Bupati Nanang Ermanto sama sekali tidak membahas terkait kerusakan Jalan Raya Serdang Tanjung Bintang, yang sebelumnya sempat viral di jagad media sosial terkait foto-foto bak model di jalan berlumpur di Tanjung Bintang oleh Ummu Hani. Nanang justru curhat soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Selatan tahun 2021 yang terpangkas hingga miliaran rupiah.

Hal itu kata Nanang, disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di Lampung Selatan. Sehingga hal ini dinilai Nanang, berdampak terhadap besaran anggaran pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk seluruh kecamatan.

Terkait anggaran ini jadi dilema. Bayangkan kita terkena refocusing anggaran sekitar Rp120 miliar oleh pemerintah pusat. Anggaran pembangunan di Kecamatan Tanjung Bintang yang awalnya dari Rp50 miliar menjadi Rp39 miliar tahun ini, kata Nanang Ermanto.

Bahkan dalam Musrenbang tersebut, Nanang Ermanto curhat terkait aksi yang dilakukan para kepala desa di Lampung Selatan, yang mengancam akan mogok kerja karena tunjangan para kepala desa yang turun drastis. Nanang menilai, pemangkasan itu juga berdampak terhadap besaran anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), yang dialokasikan pemerintah pusat.

"Kami meminta aparatur pemerintah di desa, khususnya kepala desa bisa memakluminya. Saya dengar kepala desa mau demo, tunjangannya turun. Ini bukan potong memotong, tapi kebijakan pemerintah pusat. Saya minta pengertian teman-teman kepala desa, kita harus melihat kondisi bangsa ini, ujar Nanang.

Nanang menyebutkan, tahun ini Pemkab Lampung Selatan masih tetap fokus dalam penanganan Covid-19. Untuk itu dirinya meminta masyarakat, untuk memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Tunjangan ini kebijakan kepala daerah, kalau keuangan sehat akan kami berikan. Saya ini mantan kepala desa, jadi paham kondisi kepala desa. Jangan kepala desanya gagah, rakyatnya sakit semua. Ini mesti ada pemahaman dan rasa nasionalisme, ketika keadaan bangsa sedang seperti ini, sebut Nanang.

Apabila Covid-19 dapat terkendali, refocusing anggaran tidak akan terlalu besar. Dengan demikian keuangan daerah bisa sehat dan berbagai proyek yang telah dianggarkan di APBD akan bisa dieksekusi sesuai perencanaan, termasuk menaikkan tunjangan aparatur desa dan pembangunan lainnya. (PRO3)

>