JAKARTA (Lampungpro.co): Driver ojek online mengeluhkan soal pengaturan kemitraan ojek online. Driver meminta agar ada campur tangan pemerintah yang bekerja sama dengan aplikator dan asosiasi driver. "Isu yang utama itu ada pengaturan kemitraan harus ada campur tangan pemerintah. Dengan aplikator dan asosiasi," ujar Ketua Umum Gaspool Lampung, Miftahul Huda, saat aksi ojek online di Jakarta, Rabu (15/1/2020) kemarin.

Pasalnya selama ini menurut Miftahul, aplikator selalu semena-mena dengan driver yang cuma jadi mitra. Salah satu bentuk kesewenangan aplikator menurut Miftahul adalah asal suspend kepada driver. "Sampai saat ini belum ada aturan kemitraan makanya aplikator semena mena aja bikin aturan. Driver itu rawan di-suspend alasannya sistem-sistem aja. Padahal kan suspend bikin pendapatan driver terputus," ucap Miftahul.

Di Lampung misalnya, Miftahul bercerita belum lama ini ada 48 driver ojol yang di-suspend karena melakukan unjuk rasa. Yang jadi masalah, Miftahul menjelaskan, alasan suspend karena driver melanggar peraturan aplikator yang dibuat secara sepihak. "Ini baru kejadian kemarin di Lampung, ada kawan kita 48 di-suspend karena unjuk rasa. Kami sayangkan aplikator berpatokan sama peraturannya sendiri mitra itu dilarang melakukan unjuk rasa dan ajak temannya unjuk rasa," jelas dia.

"Gila perusahaan ini. Itu juga mengangkangi UUD pasal 28. Itu hanya contoh kasus, fenomena asal suspend sepihak ini banyak terjadi. Salah satu kasus lainnya, cuma karena rating rendah yang diberikan konsumen, driver di-suspend. Itu masih yang keliatan aja ini fenomena gunung es. Itu atasnya aja, dibawahnya ini banyak kasus lainnya. Kayak misalnya kami anter makanan, kurang sambel, terus yang pesan kasih bintang satu, eh kami di-suspend sepihak tanpa dikasih tahu apa salahnya," tambah dia.(**/PRO2)