Program Makan Bergizi Gratis | Ist/Lampungpro.co

JAKARTA (Lampungpro.co): Pemerintah terus menunjukkan komitmennya, dalam mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia emas tahun 2045.

Program tersebut, menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, yang memiliki akses terhadap gizi seimbang.

Target ambisius sebesar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 bukanlah sekadar angka, melainkan wujud nyata dari visi besar pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif. Pelaksanaan program MBG sejak awal tahun telah menunjukkan hasil signifikan dengan menjangkau hampir 4 juta orang hingga Mei 2025.

Keberhasilan awal ini. menjadi fondasi kuat bagi perluasan program secara bertahap dan sistematis. Dengan dukungan dari 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar diberbagai wilayah, pemerintah terus memperluas jangkauan melalui verifikasi tambahan 14.000 SPPG, termasuk 1.000 unit di pondok pesantren.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya tengah melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap 30.000 satuan layanan gizi yang ditargetkan siap beroperasi pada Agustus 2025.

"eluruh proses tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, serta mempertimbangkan kesiapan logistik dan sumber daya manusia di lapangan," kata Dadan Hindayana dalam keterangannya, Rabu (25/6/2025).

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi landasan penting dari kesuksesan program MBG. Pemerintah tidak hanya mengandalkan satu instansi, tetapi juga turut melibatkan komunitas lokal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta untuk menciptakan ekosistem gizi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam hal pendanaan, alokasi anggaran mencapai Rp100 triliun telah disiapkan melalui APBN. Meski realisasi diperkirakan sekitar Rp50 triliun, skema pencairan anggaran disusun secara fleksibel dan bertahap untuk menjamin efektivitas penggunaan dana serta akuntabilitas publik.