Plt Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri | LAMPUNGPRO.CO/Ist

“Jika terjadi pelanggaran, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah, Nur Rohman, mengatakan penandatanganan pakta integritas tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pendidikan yang lebih baik dan berintegritas.

“Ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan sistem pendidikan yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi,” kata Nur Rohman.

Ia menilai, keberhasilan pelaksanaan SPMB tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk Forkopimda, sekolah, dan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga mencerminkan kuatnya sinergi antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Lampung Tengah.

Nur Rohman menambahkan, SPMB bukan sekadar proses administratif tahunan, melainkan pintu awal bagi generasi muda untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

“Karena itu, seluruh pihak diharapkan menjaga integritas dan profesionalisme selama pelaksanaan SPMB berlangsung,” ujarnya.