Pemkab Tubaba Saat Gelar Rakor | Lampungpro.co/Dok Kominfo

PANARAGAN (Lampungpro.co): Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Pemkab Tubaba) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Ruang Rapat BPK Tubaba, Kamis (6/8/2026).

Rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tubaba, Iwan Mursalin, serta diikuti Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKAD, kepala puskesmas se-Tubaba, dan jajaran terkait.

Rakor tersebut, membahas strategi percepatan kemandirian BLUD Puskesmas, peningkatan tata kelola keuangan, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan, guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sekdakab Tubaba, Iwan Mursalin mengatakan, pihaknya mendorong seluruh Puskesmas untuk bertransformasi menjadi BLUD yang mandiri, sehingga mampu mengelola keuangan secara lebih fleksibel, efektif, dan tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menghadapi tantangan kondisi fiskal daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Sekda juga meminta seluruh Puskesmas di Tubaba, untuk mengoptimalkan potensi pendapatan layanan, serta memaksimalkan penyerapan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

"Semua harus bekerja lebih maksimal, agar Puskesmas mampu mandiri dan pelayanan kesehatan di Tubaba semakin berkualitas, serta mampu bersaing dengan daerah lain," kata Iwan Mursalin.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tubaba, Majril menyebutkan, ke depan BLUD Puskesmas akan diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan anggarannya secara mandiri.

Majril juga menyoroti masih rendahnya realisasi penyerapan DAK Non Fisik BOK, yang dalam tiga tahun terakhir selalu berada di bawah 70 persen, bahkan hingga Juni 2026 baru mencapai sekitar 15 persen.

"Ke depan, BLUD Puskesmas tidak lagi menerima support anggaran dari APBD, karena kami akan berikan kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan anggaran secara mandiri, tanpa tergantung anggaran pemerintah daerah," sebut Majril.

Majril sangat menyayangkan, anggaran yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui DAK Non Fisik, justru serapannya masih rendah. Dalam tiga tahun terakhir, serapan di Tubaba selalu berada di bawah 70 persen, dan hingga Juni 2026 ini baru mencapai sekitar 15 persen.

Sementara itu, Kepala BKAD Tubaba, M. Mukmin menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya BLUD Puskesmas yang mandiri melalui perbaikan tata kelola keuangan, optimalisasi pemanfaatan Dana BOK, serta penyesuaian Standar Harga Satuan (SSH), khususnya biaya operasional pelayanan kesehatan agar sesuai dengan kondisi geografis di lapangan.

"Target kami tahun ini menuju kemandirian BLUD Puskesmas, dan BKAD siap mendukung melalui penyesuaian standar harga satuan, termasuk biaya perjalanan dinas operasional Puskesmas, agar lebih realistis sesuai kondisi geografis," tegas M. Mukmin.

BKPAD juga berkomitmen mempercepat proses revisi anggaran, sehingga petugas kesehatan dapat menjalankan tugas pelayanan secara optimal, tanpa harus menggunakan biaya pribadi.

Dalam sesi diskusi, peserta rapat menyepakati perlunya percepatan revisi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagai langkah mengoptimalkan pembiayaan program prioritas, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan penanggulangan Tuberkulosis (TB).

Selain itu, penyesuaian biaya transport operasional bagi petugas kesehatan juga menjadi perhatian bersama, agar pelaksanaan pelayanan di wilayah yang jauh dapat berjalan lebih efektif.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Tubaba berharap seluruh Puskesmas mampu memperkuat tata kelola BLUD, meningkatkan penyerapan anggaran secara optimal, serta menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, efektif, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (***)

Editor : Febri Arianto
Reporter : Sayuti