Pemkab Tubaba Saat Gelar Rakor | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Majril juga menyoroti masih rendahnya realisasi penyerapan DAK Non Fisik BOK, yang dalam tiga tahun terakhir selalu berada di bawah 70 persen, bahkan hingga Juni 2026 baru mencapai sekitar 15 persen.

"Ke depan, BLUD Puskesmas tidak lagi menerima support anggaran dari APBD, karena kami akan berikan kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan anggaran secara mandiri, tanpa tergantung anggaran pemerintah daerah," sebut Majril.

Majril sangat menyayangkan, anggaran yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui DAK Non Fisik, justru serapannya masih rendah. Dalam tiga tahun terakhir, serapan di Tubaba selalu berada di bawah 70 persen, dan hingga Juni 2026 ini baru mencapai sekitar 15 persen.

Sementara itu, Kepala BKAD Tubaba, M. Mukmin menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya BLUD Puskesmas yang mandiri melalui perbaikan tata kelola keuangan, optimalisasi pemanfaatan Dana BOK, serta penyesuaian Standar Harga Satuan (SSH), khususnya biaya operasional pelayanan kesehatan agar sesuai dengan kondisi geografis di lapangan.

"Target kami tahun ini menuju kemandirian BLUD Puskesmas, dan BKAD siap mendukung melalui penyesuaian standar harga satuan, termasuk biaya perjalanan dinas operasional Puskesmas, agar lebih realistis sesuai kondisi geografis," tegas M. Mukmin.

BKPAD juga berkomitmen mempercepat proses revisi anggaran, sehingga petugas kesehatan dapat menjalankan tugas pelayanan secara optimal, tanpa harus menggunakan biaya pribadi.

Dalam sesi diskusi, peserta rapat menyepakati perlunya percepatan revisi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagai langkah mengoptimalkan pembiayaan program prioritas, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan penanggulangan Tuberkulosis (TB).