Wali Kota Eva Dwiana Menyampaikan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung memproyeksikan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp2,714 triliun atau meningkat sekitar Rp55 miliar dibandingkan APBD 2026 yang sebesar Rp2,658 triliun.

Proyeksi tersebut disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana saat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (20/07/2026).

Eva mengatakan, penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung. Menurutnya, kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga disusun dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan ketentuan peraturan yang berlaku.

"Pendapatan daerah tidak hanya dimaksudkan untuk mengoptimalkan target penerimaan, tetapi juga harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Eva.

Dalam rancangan tersebut, Pemkot menetapkan enam prioritas pembangunan pada 2027, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur perkotaan, penguatan ketertiban dan keamanan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah, serta pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Eva menjelaskan, penyusunan program pembangunan juga mempertimbangkan berbagai isu strategis, mulai dari pemenuhan standar pelayanan minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, aspirasi masyarakat melalui Musrenbang, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari sisi pendapatan, Pemkot menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,164 triliun yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp975 miliar, retribusi daerah Rp49 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp15 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp124 miliar. Sementara pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp1,550 triliun yang berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp1,355 triliun dan transfer antar daerah sebesar Rp195 miliar.

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan, belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,725 triliun. Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp126 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp115 miliar akan dialokasikan untuk penyertaan modal, investasi daerah, serta pembayaran cicilan pokok utang.

Usai rapat paripurna, Eva berharap pembahasan KUA-PPAS segera ditindaklanjuti DPRD agar program pembangunan tahun 2027 dapat segera dipersiapkan.

"Mudah-mudahan segera dirapatkan kembali. Harapan kita seluruh program tahun 2027 bisa terealisasi," ujarnya.

Menurut Eva, fokus pembangunan pada 2027 akan diarahkan pada peningkatan infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan drainase, serta penambahan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

"Kita fokus pembangunan jalan dan infrastruktur. Selain itu, akan membangun beberapa puskesmas dan menambah beberapa sekolah SMP," pungkasnya.