BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kabupaten Lampung Selatan dan PT Krakatau Lampung Tourism Development (KLTD) siap membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata seluas 352 hektare di Kalianda Lampung Selatan. "Ini bentuk keseriusan Pak Gubernur Lampung," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono saat memimpin rapat persiapan pengajuan KEK Pariwisata, di Grand Elty Krakatoa Resort, Kalianda, Lampung Selatan, Selasa (3/10/2017).

Pemilihan Lampung Selatan, kata Sutono, setelah Gubernur Lampung M. Ridho Fiacrdo bertemu Menteri Pariwisata RI Arief Yahya saat launching Lampung Krakatau Festival (LKF) di Jakarta, 6 Agustus 2017. "Ini tindak lanjut pertemuan Pak Gubernur dan Menpar. Pak Ridho menyampaikan, dari beberapa wilayah seperti Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, dan Pesisir Barat, terpilih Kalianda tepatnya kawasan PT KLTD yang berpotensi menjadi KEK Pariwisata. Nantinya kita akan namai KEK Krakatoa Kalianda," kata Sutono.

Pembangunan KEK Pariwisata, ujar Sutono, selain dukungan pemerintah harus ada dari pengembang yakni PT KLTD. "Ini harus ada dukungan dari korporasi yakni pihak pengembang dan pemerintah. Kita harus bersinergi, untuk mengembangkan daerah pesisir sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Lampung," kata Sutono yang juga mantan Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan itu.

Dalam waktu dekat paparan KEK Pariwisata Kalianda akan diusulkan ke pusat. "Kita akan ekpos ke Kementerian Koordinator Perekonomian. Nantinya akan ada Dewan Nasional yang menetapkan KEK. Pak Gubernur Ridho akan menyampaikannya," ujar Sutono.

Direktur Utama PT KTLD, Marudi Surachman, mengatakan Lampung punya potensi besar dan banyak atraksi wisata berkelas dunia. "Perkembangan pariwisata di Lampung tidak secepat provinsi lain, tetapi mudah-mudahan program KEK ini membuat Lampung lebih baik," kata Marudi.

Dia berharap pemerintah harus dapat menyamakan persepsi antara tujuan usaha dan program pemerintah. "Tantangannya bagaimana menyamakan persepsi antara tujuan usaha dan program pemerintah. Kalau sama, pasti akan jalan, karena tergantung pengambil kebijakan pemerintah yang menjadi payung utama program ini," kata Marudi. (PRO1)