Pemprov Lampung Saat Gelar Rakor | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Selain itu, melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan jaringan irigasi, pemerintah pusat juga membuka ruang percepatan rehabilitasi jaringan irigasi, melalui intervensi langsung Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Kebijakan tersebut, diharapkan dapat mempercepat penanganan jaringan irigasi primer, sekunder, hingga pintu-pintu air, yang selama ini menjadi kendala distribusi air pertanian di sejumlah wilayah.

Di sisi lain, Elvira juga menyoroti kendala teknis administratif yang masih dihadapi pemerintah daerah, dalam pengajuan program infrastruktur melalui aplikasi SIPURI. Dalam sistem tersebut, daerah diwajibkan melampirkan dokumen Detailed Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Sebagian besar penyuluh pertanian lapangan dan aparatur daerah belum memiliki latar belakang teknis, untuk menyusun dokumen tersebut secara mandiri, sehingga proses pengajuan sering membutuhkan bantuan pihak ketiga dan memerlukan waktu lebih panjang.

Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya menjaga soliditas koordinasi antara pemerintah daerah, dan para penyuluh pertanian, pasca alih tugas penyuluh menjadi pegawai Kementerian Pertanian.

Elvira menegaskan, arahan Gubernur Lampung tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tapi juga pada penguatan sinergi kelembagaan dan pendampingan petani hingga tingkat lapangan.

Hubungan kerja dan koordinasi antara dinas di daerah dengan para penyuluh harus tetap solid. Sinergi yang kuat di lapangan, kunci utama agar seluruh program pendampingan petani dan pengelolaan air berjalan sukses demi mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Lampung. (***)