Pemprov Lampung Saat Teken NPHD 2026 | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2026, dengan instansi vertikal dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung, guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi instansi vertikal.

Penandatanganan dilakulan oleh Plt. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung, Nurul Fajri, Pangdam XXI Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Danrem 043 Garuda Hitam Brigjen Haryantana, serta perwakilan dari unsur TNI dan Polri.

Kegiatan penandatanganan NPHD ini, merupakan bentuk komitmen nyata memperkuat sinergi antara Pemprov Lampung dan Instansi vertikal.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, hibah ini bukan hanya sekadar kewajiban administrasi atau program rutin tahunan, melainkan menjadi instrumen strategis, untuk mewujudkan visi pembangunan Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

"Melalui penandatanganan ini, Pemprov Lampung terus berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Rahmat Mirzani Djausal.

Gubernur berharap, agar hibah yang diberikan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh jajaran Forkopimda Lampung, agar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat di Lampung.

Sementara itu, Pangdam XXI Radin Inten, Mayjen Kristomei Sianturi mengungkapkan, penandatanganan NPHD ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemprov Lampung serta jajaran TNI dan Polri di wilayah Lampung.

Dukungan melalui mekanisme hibah daerah, bukan hanya sekadar bentuk administratif, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat stabilitas wilayah, meningkatkan kesiapan satuan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

"Melalui kerja sama ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran," ungkap Mayjen Kristomei Sianturi.

Setiap dukungan yang diberikan melalui hibah daerah akan dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus memastikan manfaat hibah benar-benar dirasakan masyarakat.

Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri ini sangat dibutuhkan, guna menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, penanggulangan bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan. (***)

Editor : Febri Arianto