Menurut dia, karhutla yang mulai merebak terjadi saat ini banyak terjadi di kawasan hutan open access yang tidak dibebani izin pengelola. Situasi ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Meski menjadi penanggung jawab terhadap kawasan hutan open access, menurut dia, sayangnya, pemerintah tak memiliki infrastruktur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai. "Ini membuat pada beberapa kasus kebakaran, pemerintah butuh dukungan pasukan pemadam kebakaran dan helikopter milik perusahaan swasta untuk memadamkan api," kata dia.

Yanto juga mengingatkan kawasan hutan seharusnya dikawal, sehingga tidak boleh dibiarkan tanpa ada pengelola yang menjaganya. Data dari sistem monitoring karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sipongi.menlhk.go.id) mengungkapkan berdasarkan pantauan satelit TERRA/AQUA lonjakan kenaikan titik api sepanjang Juli 2017 mencapai 293 titik. Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur menjadi lokasi titik api terbanyak masing-masing dengan 37 dan 47 titik, selain Kalimantan dengan 89 titik.

Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Gusti Hardiansyah, dilansir Antara, mengungkapkan, sekitar 70 persen titik api berada di kawasan open access. Namun, dia menyayangkan, koordinasi pemerintah belum optimal untuk mengendalikan karhutla di kawasan tersebut.

Dia mencontohkan, program pembuatan sekat kanal dan sumur bor yang dilakukan Badan Restorasi Gambut yang belum bisa optimal karena lambannya dana turun ke lapangan. Padahal serapan BRG baru sekitar Rp11 miliar dari anggaran sekitar Rp860 miliar. "Ini seharusnya dikawal. Koordinasi ditingkatkan, sehingga program restorasi gambut bisa berjalan," kata dia. (**/PRO2)