JAKARTA (Lampungpro.com): Kepegawaian Negara (BKN), dan Polri menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait persiapan, pelaksanaan, pengamanan, dan penegakan hukum Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, di Jakarta, Jumat (28/9/2018). Targetnya, seleksi CPNS 2018 tidak boleh cacat, harus berlangsung transparan dan bersih.

Nota Kesepahaman itu ditandatanganiSekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf, dan Asisten Polri Bidang Operasi Irjen Pol. Deden Juhara, disaksikan oleh Menteri PANRB Syafruddin, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Kapolri Tito Karnavian.

Menurut Syafruddin, ujian seleksi CPNS untuk mengisi formasi sebanyak 238.015 pada bulan Oktober ini harus memberikan kepastian kepada masyarakat yang mengikuti seleksi bahwa apa yang diupayakan atau dihasilkan dari seleksi ini betul-betul murni, tidak ada gangguan atau pun rekayasi oleh pihak-pihak lain.

"Karena itulah kita melibatkan Polri untuk mengamankan, mengawasi, sekaligus membantu pengawasan dalam penyelenggaran seleksi CPNS ini. Kita belajar dari keberhasilan Polri dalam rekrutmen di lingkungan kepolisian beberapa tahun ini yang sangat bersih dan tak ada gejolak," kata Syafruddin.

Pengamanan itu, bukan hanya dalam bentuk pengamanan fisik pada pelaksanaan, dalam proses seleksi dan setelah pelaksanaan, tapi juga pengamanan secara teknologi untuk gangguan sistem IT, dan hacker. Pada kesempatan itu, Syafruddin menyampaikan pesan kuat agar segala bentuk niat-niat yang negatif dalam pelaksanaan seeksi CPNS ini agar dihentikan dan tidak sampai dilakukan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan terima kasih atas dilibatkannya secara resmi kepolisian dalam rekrutmen CPNS 2018 ini. "Ini melibatkan jumlah masyarakat yang besar. Sampai 5 juta peserta. Karena melibatkan massa yang besar, tentu ada yang puas, ada yang tak puas. Ini potensi gejolak," kata Tito Karnavian.

Jika sampai terjadi gejolak, ujung-ujungnya adalah terlibatnya kepolisian. "Biasanya, kami di polisi kadang menerima residu, menerima ujungnya saja. Dengan terlibat semenjak awal, potensi-potensi ketidak-puasan sudah dapat kita redam sedini mungkin," kata Kapolri. (PRO1)