BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Peningkatan status Polda Lampung menjadi tipe A tidak diimbangi dengan penambahan personel maupun sarana dan prasarana. Selain itu, minimnya anggaran masih menjadi kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam menangani masalah narkoba di Lampung.

Hal itu dikatakan Kapolda Lampung Irjend Sudjarno dalam paparannya di depan anggota Komisi III DPR RI yang melakukan kunjungan kerja di Graha Wiyono Siregar, Selasa (28/2/2017). Dalam kunjungan itu, 11 anggota DPR RI diterima langsung Kapolda Lampung Irjend Sudjarno.

Sementara itu, Kepala BNNP Lampung Brigjend Sukamso mengatakan upaya optimalisasi tugas dan fungsi BNN di Provinsi Lampung terutama yang menjadi kendala terutama jumlah personel yang minim. Yaitu, hanya 78 orang yang meliputi tenaga organik 23 orang dan lainnya hanya tenaga kontrak dengan gaji sangat minim. Bahkan, banyak para istri melaporkan suaminya yang jadi pecandu narkoba lalu minta direhabilitasi kepada BNNP Lampung, kata dia. 

Ke-11 anggota DPR RI yang hadir dalam kunjungan di Polda Lampung adalah, Ketua Komisi III  Beny K Harman, Riska Mariska, Masinton Pasaribu, Dwi Ria Latifa, Saiful Bahri, Sufmi Dasco Ahmad, Supratman Andi, Azis Samsudin (Ketua Badan Anggaran), Mohammad Toha, Tb. Soenmandjaya, dan Tifatul Sembiring.

Anggota Dewan dari Fraksi Partai Gerindra Saiful Bahri meminta Polda Lampung untuk tetap pada supremasi hukum jangan menjadi supremasi penegak hukum, karena akan terjadi kesewenang-wenangan.

Yang kedua masalah narkoba dan masalah saber pungli. Yang menjadi pertanyaa, apakah penegakan hukum untuk anggota Polri yang tertangkap tangan tim saber pungli sudah dilakukan penegakan hukum yang adil? (ROBIN/PRO2)