BPJS Kesehatan dan Kejati Lampung Saat Tanda Tangani Nota Kesepahaman | Lampungpro.co/Dok Kejati dan BPJS

BPJS Kesehatan berharap dengan kerjasama tersebut, Kejati Lampung dapat mendukung BPJS Kesehatan dalam upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC) Lampung di tahun 2024.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Nanang Sigit Yulianto mengungkapkan, pihaknya akan mendukung BPJS Kesehatan untuk memberikan pendapat dan bantuan hukum, seperti penegakan kepatuhan terhadap badan usaha tidak patuh dalam pelaksanaan program JKN di Lampung.

"Kami akan mendukung implementasi program JKN, sebagaimana diamanatkan dalam Inpres. Dukungan Kejati Lampung terhadap program JKN, dengan membantu BPJS Kesehatan dalam hal penegakan hukum," ungkap Nanang Sigit Yulianto.

Ada pun penegakan hukum tersebut, baik secara litigasi maupun non litigasi terhadap badan usaha, yang belum patuh mendaftarkan karyawannya menjadi peserta program JKN, belum menyampaikan data dengan benar, dan badan usaha yang menunggak dalam pembayaran iuran JKN.

"Kami juga akan akan membantu BPJS Kesehatan, dalam mensosialisasikan pentingnya menjadi peserta program JKN kepada masyarakat dan badan usaha," jelas Nanang Sigit Yulianto.

Selain itu, Kejati Lampung juga siap membantu BPJS Kesehatan dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat dan perusahaan, akan pentingnya jaminan kesehatan dengan menjadi peserta program JKN.

Tidak hanya penegakan hukum yang akan dilakukan untuk membantu optimalisasi pelaksanaan program JKN, mulai dari edukasi kepada masyarakat akan dilaksanakan bersama BPJS Kesehatan.