Portal berita Lampung, Portal Berita Online Lampung, Situs Berita Online Lampung, Berita Online Lampung Terdepan, Berita Online Lampung Terkini, Situs Berita Pembangunan Lampung, Situs Berita Pariwisata Lampung, Situs Berita Pendidikan Lampung, Portal Berita Politik Lampung, Portal Berita Nasional Lampung, Portal Berita Olahraga Lampung, Portal Berita Lampung Terkini, Berita Bisnis Lampung Terdepan, Berita Politik Lampung Terkini

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Menjelang disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, pihak Pemprov dan kalangan praktisi hukum dari berbagai organisasi bantuan hukum, serta perguruan tinggi membahas Perda tersebut dalam workshop, yang diadakan di Hotel Emersia Bandar Lampung, Jumat (8/12/2017). Perda ini sendiri akan dibahas di DPRD Lampung pada Senin (11/12/2017).

Bachtiar menuturkan workshop tersebut untuk mematangkan hal-hal yang diperlukan menjelang disahkan pada Sidang Paripurna nanti. "Melalui workshop ini, nantinya melahirkan masukan-masukan yang terbaik. Sehingga, nantinya pada Senin mendatang dapat menghasilkan yang terbaik. Ini yang harus menjadi catatan kita semua, komitmen itu bukan hanya ucapan saja, komitmen itu bagaimana kita laksanakan apa yang telah diputuskan dan yang terpenting bagi saya, jangan sampai Perda ini tidak berjalan," kata Bachtiar.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Alian Setiadi, mengatakan perda yang akan diparipurnakan pada Senin ini, telah melalui proses perjuangan yang panjang. Seluruh pihak turut memperjuangkannya seperti Pemprov Lampung, DPRD Provinsi Lampung, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung dan para OBH yang ada di Provinsi Lampung.

"Artinya, ini adalah kerja berat dan kerja serius kita. Mudah-mudahan ini dengan komitmen Pemprov Lampung menjadi bagian dari pemenuhan terhadap HAM. Hari ini perlu kita apresiasi, bahwa komitmen terus dilakukan Pemprov Lampung dalam pemenuhan HAM terutama hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin terutama dengan hadirnya Pak Bachtiar pada hari ini," kata Alian.

Alian menambahkan implementasi perda ini akan menjadikan Provinsi Lampung sebagai tempat penelitian atau wadah pembelajaran bagi Provinsi lain yang belum memiliki Perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Apalagi, provinsi lain yang belum ada penyelenggaraan bantuan hukumnya, akan melakukan risetnya ke Provinsi Lampung.