Lampungpro.com, Portal berita Lampung, Portal Berita Online Lampung, Situs Berita Online Lampung, Berita Online Lampung Terdepan, Berita Online Lampung Terkini, Situs Berita Pembangunan Lampung, Situs Berita Pariwisata Lampung, Situs Berita Pendidikan Lampung, Portal Berita Politik Lampung, Portal Berita Nasional Lampung, Portal Berita Olahraga Lampung, Portal Berita Lampung Terkini, Berita Bisnis Lampung Terdepan, Berita Politik Lampung Terkini, Persiapan Asean Games, Berita Asian Games Terkini

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo berarap agar keberadaan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Higienis Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Hal itu dikatakan Ridho, diwakili Sekdaprov Lampung Sutono saat peresmian TPI tersebut yang dilakukan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sjarief Widjaja, Rabu (20/12/2017).

Peresmian dilakukan di Kelurahan Waytataan, Kecamatan Telukbetung Timur, Bandar Lampung. Dalam acara itu, Dirjen menyerahkan paket bantuan kepada masyarakat Lampung berupa kapal penangkap ikan sebanyak 96 unit, alat penangkap ikan (API) ramah lingkungan sebanyak 310 paket. Kemudian, penyerahan premi asuransi nelayan (BPAN) kepada 10.139 orang sejumlah Rp1,7 miliar, dan Klaim asuransi nelayan sejumlah Rp1,2 miliar, serta bantuan permodalan BRI kepada 328 orang sejumlah Rp22,93 miliar.

Seluruh bantuan dengan total Rp40 miliar itu merupakan salah satu bentuk perhatian dan kerja sama Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, serta didukung oleh Komisi IV DPR RI. Sjarief Widjaja menyatakan rasa syukurnya karena mampu berkunjung ke Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Sektor ini merupakan pilar ketiga prioritas pembangunan kelautan. "Pilar pertama yakni kedaulatan. Alhamdulillah Indonesia telah mampu mengusir kapal asing yang masuk ke Indonesia. Dengan tidak masuknya kapal asing ke tanah air, maka kedaulatan sepenuhnya ada di tangan nelayan kita. Pilar kedua yakni keberlanjutan, dengan perginya kapal asing maka stok ikan di Indonesia akan meningkat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya ikan di perairan Indonesia, dan ini menjadi berkah tersendiri bagi Indonesia," kata dia.

Pilar ketiga, kata Sjarief, adalah kesejahteraan. Ini merupakan kesempatan untuk mensejahterakan Indonesia. "Dengan adanya undang-undang yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil maka nelayan akan diberikan kemudahan untuk mengakses teknologi seperti ramalan cuaca dan lokasi pencarian ikan. Sehingga, para nelayan akan tau persis dimana harus mencari ikan," jelasnya. (**/PRO2)