Lampungpro.com, Portal berita Lampung, Portal Berita Online Lampung, Situs Berita Online Lampung, Berita Online Lampung Terdepan, Berita Online Lampung Terkini, Situs Berita Pembangunan Lampung, Situs Berita Pariwisata Lampung, Situs Berita Pendidikan Lampung, Portal Berita Politik Lampung, Portal Berita Nasional Lampung, Portal Berita Olahraga Lampung, Portal Berita Lampung Terkini, Berita Bisnis Lampung Terdepan, Berita Politik Lampung Terkini, Persiapan Asean Games, Berita Asian Games Terkini, Berita Malam Tahun Baru

LAMPUNG TIMUR (Lampungpro.com): Persoalan nelayan trol di laut Labuhanmaringgai, Lampung Timur, masih terus menjadi perbincangan. Sehingga, nelayan tradisional menganggap pemerintah belum tegas dan kurang cepat menemukan solusi. Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Nelayan Tradisional Lampung Timur, Subandrio, Jumat (5/1/2018).

Menurut Subandrio, pemerintah sudah memberikan instruksi bahwa akhir Desember 2017 laut harus bebas dari jaring trol. Namun, kenyataannya sampai Januari 2018 ini, di Kuala Labuhanmaringgai, Lampung Timur, jaring trol masih beroprasi. Sekarang justru banyak yang beroprasi jaring trol, pemerintah setempat sepertinya kurang menyikapi, kata Subandrio.

Dengan maraknya jaring trol hingga saat ini, Asosiasi Nelayan Tradisional, yang dipimpin Subandrio akan melakukan tindakan dengan mendatangi Pemerintahan Pusat untuk mengadukan persoalan jaring trol yang masih beroprasi. Jika pemerintah tetap tidak merespon aduan nelayan tradisional maka, kata Subandrio, nelayan akan melakukan tindakan demo di lokasi laut. Seharusnya pemerintah, baik daerah, provinsi ataupun pusat segera mencari solusi, kata dia.

Sementara, Andi, nelayan trol, mengatakan maraknya atau tetap beroprasinya jaring trol karena bantuan jaring dari pemerintah yang digunakan untuk pengganti trol tidak sesuai dengan yang diharapkan nelayan, sehingga bantuan tersebut ditolak oleh nelayan trol.

Jenis jaring yang diminta nelayan atau yang pernah dijanjikan pemerintah yaitu jenis jaring play, kenyataannya bantuan yang turun jenis jaring nilon. Jaring nilon itu di sini tidak ada guna, tidak sesuai dengan geografis laut dan kondisi ikan di laut Labuhanmaringgai, sehingga wajar kami menolak, kata Andi.

Kemudian, kata dia, jaring yang biasa dipakai nelayan perahu besar sebenarnya tidak membahayakan ekosistem laut. Menurut dia,  seharusnya pemerintah bisa turun dengan nelayan untuk melihat cara berlayar (mencari ikan), agar bisa mensosialisasikan yang sebenarnya, sehingga tidak terjadi benturan antarnelayan. Pemerintah perlu turun bersama kami, dengan tujuan agar memahami cara berlayar kami, kata dia.

Beberapa bulan lalu, tepatnya Agustus 2017, Dirjen Perikanan Sjarief Wijaya turun ke Kualapenet, Labuhanmaringgai, Lampung Timur dan menjajikan memberi bantuan alat tangkap jenis greelet sebagai pengganti jaring trol, sebanyak 372 unit. Namun, ternyata jaring yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, sehingga nelayan Kualapenet menolak semua. (SUSANTO/PRO2)