KALIANDA (Lampungpro.com): Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menetapkan tiga fase penanganan korban tsunami. Pemerintah menilai peran perusahaan baik badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta, sangat cepat dalam membantu tanggap darurat pasca tsunami.

Dengan kebersamaan dan bantuan dari banyak pihak, pemerintah bisa mengatasi masalah logistik khususnya makanan untuk para korban, ujar Plt. Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, pada rapat koordinasi di Posko Penanganan Darurat Bencana Tsunami, Kalianda, Lampung Selatan, Kamis (28/12/2018).

Rapat juga dihadiri Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Lampung, Ketua Forum CSR Lampung Selatan Saptarini, Koordinator Lapangan BUMN Peduli Bencana Tsunami Daniel Solikhin, perusahaan BUMN, dan para wakil perusahaan swasta. Rapat digelar sebagai upaya menyatukan sinergi dalam menangani dampak tsunami Pada kesempatan itu, Nanang Ermanto mengatakan pada fase pertama yakni tanggap darurat.

Penangangan fokus pada logistik, kesehatan, dan perlengkapan belajar anak sekolah. Fase ini, menurut Nanang, dapat teratasi berkat bantuan seluruh pihak termasuk perusahaan swasta.

Fase kedua yakni pemulihan pasca-tanggap darurat. Fase ini menyediakan penampungan untuk para pengungsi, termasuk ruang ibadah, tempat mandi cuci kakus, dan edukasi bagi masyarakat terdampak di relokasi. Fase ini fokus pada pemulihan sektor ekonomi seperti pencarian ide inovatif untuk memberdayakan masyarakat terdampak agar bisa berusaha lagi. Misalnya, pembentukan kelompok belajar dan bisnis skala usaha kecil menengah, termasuk pendampingan dan bantuan awal merintis usaha.

Pada tahap pemulihan ini, diperlukan akademisi. Keterlibatan universitas dan perguruan tinggi di Lampung sangat diperlukan. Sehingga, diperlukan koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan universitas.

Fase ketiga, pembangunan kembali. Tahap ini memerlukan lahan untuk relokasi yang posisinya lebih tinggi. Selain itu, fase ini juga fokus pada aspek penataan lingkungan hidup. Pembangunan rumah sudah dikoordinasikan dengan Dinas PU. Fase ini akan dibahas lebih lanjut setelah ada pemetaan dan data pemerintah yang bekerja sama dengan akademisi," ujar Sekretaris Daerah Pemkab Lampung Selatan, Freddy SM.

Di sisi lain, Saptarini mengapresiasi bantuan yang tidak pernah bisa dinilai dengan rupiah. "Tetapi, semangat yang digerakkan hati nurani terhadap sesama inilah yang perlu diapresiasi. Bahkan tenaga relawan yang turun ke lapangan, kami sangat berterima kasih," kata Saptarini.

Menurut dia, nilai bantuan yang hingga 26 Desember 2018, ditaksir Rp1,2 miliar. "Itu hanya angka-angka yang jika dibandingkan dengan uluran tangan banyak pihak, tentu bisa lebih besar. Sangat tidak bisa dihitung dan dibandingkan dengan nilai rupiah," kata dia.

Setidaknya 36 perusahaan BUMN dan swasta, termasuk rumah sakit dan badan publik seperti BPJS Ketenagakerjaan mengulurkan tangan. Jumlah itu bisa bertambah. Bantuan disalurkan berupa barang-barang logistik, makanan dan minuman, serta obat-obatan, selimut, dan perlengkapan ibadah.

"Kami perlu menegaskan, tidak ada bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Ini untuk memudahkan koordinasi, mempercepat penyaluran bantuan, dan menghindari risiko prasangka. Jangan sampai Pemerintah Daerah yang bekerja baik malah dituduh macam-macam, tegas Saptarini.

Pada bagian lain, Arif Fathullah, peserta rapat, mengatakan tipe penanggulangan bencana di Lampung berbeda dengan bencana tsunami di daerah lain karena penyebabnya juga berbeda. Pasalnya, Gunung Anak Krakatau tidak bisa diprediksi kapan berhenti beraktivitas, sehingga tsunami pun tidak bisa diprediksi kapan datang.

"Diperlukan energi dan sumber daya yang panjang. Sementara, perusahaan punya keterbatasan. Jadi, walaupun perusahaan berkomitmen membantu, diperlukan strategi dan kekompakan dalam penanggulangan bencana akibat Gunung Anak Krakatau ini, ujar Arif. (PRO1)