Kadis Diskominfotik dan Pesawaran, Jayadi Yasa (kiri) | Lampungpro.co

Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Erizal, menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tujuan dari undang-undang keterbukaan informasi ini menurutnya adalah guna menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara serta mewujudkan pemerintahan yang baik.

"Program e-monev keterbukaan informasi publik ini rutin kita adakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam upaya membangun gerakan bersama, melakukan kolaborasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lampung," kata Erizal.

Sekda Provinsi Lampung Fredy dalam sambutannya menegaskan bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan dan menyajikan informasi serta melayani permohonan informasi publik.

Hal ini dipertegas dalam peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2022 tentang monitoring dan evaluasi keterbukaan yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya.

"Maka penghargaan yang diberikan ini tidak semata-mata ajang seremonial, melainkan sebagai salah satu bentuk memajukan keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik, ini esensial dan fundamental dalam prinsip good governance," kata Pj. Sekda.

Menanggapi pencapaian ini, Bupati Pesawaran yang diwakili oleh Kadis Kominfotiksan Pesawaran, Jayadi Yasa, menuturkan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemkab Pesawaran untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan membuka ruang yang lebih luas lagi terkait keterbukaan informasi publik.