Bawaslu Lampung Saat Deklarasi Kampanye Pilkada Damai | Lampungpro.co/Azizi

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung, terus berkomitmen untuk mengawasi netralitas para aparatur pemerintah hingga ke tingkat kelurahan dan desa di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar menuturkan, dalam upaya menjaga netralitas terhadap para aparatur hingga tingkat desa dan kelurahan Pilkada 2024, pihaknya sudah melaksanakan program deklarasi netralitas hingga tingkat desa.

Menurutnya, pelaksanaan deklarasi netralitas tingkat pemerintah di desa itu telah menyasar para kepala desa yang ada di 13 kabupaten dan dua kota di Lampung.

"Untuk di Bandar Lampung dan Metro, kegiatan deklarasi netralitas dalam pelaksanaan Pilkada menyasar lurah, ketua lingkungan, dan camat," kata Iskardo P. Panggar dilansir Suara.com (jaringan media Lampungpro.co), Jumat (23/9/2024).

Bagi Iskardo, netralitas para pegawai aparaturtidak hanya harus dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) yang ada di lingkungan pemerintah daerah saja, tapi juga melibatkan seluruh aparatur hingga tingkat kelurahan dan desa.

Hal tersebut dilakukan, untuk memotivasi perangkat desa, lingkungan, kecamatan, dan kelurahan, agar bisa mendukung terciptanya pemilihan kepala daerah yang jujur, aman, damai, serta transparan.

"Semoga kejadian yang terkait dengan netralitas Pilkada ini tidak terjadi di tingkat desa. Dengan pahamnya perangkat desa akan aturan dalam pelaksanaan Pilkada terutama saat kampanye, semoga tidak ada kejadian yang mencederai Pilkada di Lampung," ujar Iskardo P. Panggar.

Selain berkomitmen menjaga netralitas Pilkada hingga tingkat desa, Bawaslu Lampung juga telah memetakan sejumlah wilayah yang menjadi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

"Belajar dari pelaksanaan Pemilu kemarin, semoga langkah antisipasi ini tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dan akan terus diterapkan pengawasan partisipatif untuk pencegahan pelanggaran Pilkada," tambah Iskardo.

Iskardo melanjutkan, pelaksanaan penerapan pengawasan partisipatif dalam pencegahan pelanggaran Pilkada tersebut, salah satunya dilakukan dengan melakukan edukasi di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

"Pencegahan dan pengawasan partisipatif akan terus dilakukan untuk menciptakan pilkada yang damai, jadi masyarakat bisa merasakan pilkada yang menyenangkan, riang gembira, serta mengesankan," lanjut Iskardo.

Selain itu, Bawaslu telah menjalin kerjasama dengan 56 lembaga seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lainnya, untuk ikut serta mengawasi Pilkada serentak 2024.

Bawaslu juga memiliki aparat pengawas hingga tingkat desa, dan juga saat ini sedang merekrut pengawas tempat pemungutan suara (PTPS), yang melibatkan berbagai unsur, sebab keterlibatan aktif masyarakat memperkuat pengawasan partisipatif. (***)

Editor : Febri Arianto