Kapolda Lampung Bersama Ketua Bawaslu Lampung dan KPU Lampung | Ist/Lampungpro.co

Iskardo menegaskan, melalui upaya ini, diharapkan praktik politik uang bisa diminimalisir, sekaligus meningkatkan citra positif Lampung setelah pemilu.

Lampung sendiri mencatatkan posisi yang cukup tinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2024, berada di urutan kedua dengan skor 64,61 setelah Banten.

Dalam hal kerawanan politik uang, Lampung menempati peringkat kedua nasional dengan skor 55,56.

Dua kabupaten yakni Lampung Tengah dan Lampung Barat, disebut-sebut memiliki tingkat kerawanan politik uang yang cukup tinggi dengan indeks 47,45 dan 11,86.

Iskardo berharap, melalui berbagai inisiatif yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan 15 Bawaslu Kabupaten/Kota, indeks kerawanan politik uang di Lampung dapat menurun pada Pemilu mendatang, sehingga Lampung bisa keluar dari daftar 15 besar atau 20 besar dalam indeks kerawanan politik uang.

Sementara itu, Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika mengungkapkan, pihaknya turut memberikan dukungan penuh terhadap upaya Bawaslu, dalam menangani dan memberantas praktik politik uang di Lampung.

Polda Lampung juga akan gencar melakukan sosialisasi terkait bahaya politik uang, dan memastikan aparat jajarannya turut berpartisipasi dalam mengawasi praktik tersebut.

"Kami akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, dan menegakkan sanksi tegas bagi pelanggar yang terdeteksi melalui laporan Gakkumdu yang didukung oleh Bawaslu," ungkap Kapolda Lampung.

Dengan langkah-langkah preventif dan pengawasan yang terus digalakkan, diharapkan Pilkada 2024 di Lampung dapat berjalan lebih transparan, adil, dan bebas dari pengaruh politik uang. (***)

Editor : Febri Arianto