Ilustrasi Pemilu | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Lampung, KPU mencatat telan anggaran hingga Rp834 miliar. Jumlah tersebut, untuk memenuhi kebutuhan 15 kabupaten/kota di Lampung.

Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Lampung, Titik Sutriningsih mengatakan, awalnya pihaknya mengajukan anggaran Rp1,4 triliun. Namun dengan adanya konsep pembagian anggaran, maka anggaran Pilkada serentak di Lampung menjadi Rp834 miliar.

"Dengan adanya konsep tersebut, maka terjadi penghematan anggaran sebanyak Rp580 miliar. Kalau antara KPU dan pemerintah kabupaten/kota sepakat, maka anggaran kemungkinan bisa diefisiensikan lagi," kata Titik Sutriningsih dilansir Suara.com (jaringan media Lampungpro.co), Senin (12/9/2022).

Untuk saat ini, provinsi dananya Rp681,4 miliar, sedangkan kabupaten/kota mencapai Rp313,6 miliar. Dana yang dialokasikan itu, akan diberikan 40 persen dari anggaran masing-masing daerah 14 hari, setelah tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Untuk anggaran 60 persennya, akan dicairkan lima bulan sebelum pemungutan suara. Sedangkan melihat kondisi Pandemi Covid-19 masih berlangsung, adapula dianggarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan, dan alat pelindung diri Rp2,5 miliar," ujar Titik.

Ada pun rincian anggaran Pilkada serentak 2024 di Lampung dari kabupaten/kota, untuk KPU Provinsi Lampung pengajuan Rp681,4 miliar. Setelah dilakukan pembagian anggaran, dapat lebih hemat Rp367,7 miliar, dengan nilai setelah adanya keterlibatan pendanaan oleh pemerintah daerah Rp313,6 miliar.

Untuk KPU Bandar Lampung, pengajuan dana Rp53,6 miliar setelah pembagian biaya menjadi Rp36,8 miliar, KPU Metro dari Rp19,1 miliar jadi Rp15 miliar, dan KPU Lampung Selatan Rp62,8 miliar jadi Rp41 miliar. Selanjutnya KPU Lampung Tengah dari Rp85,7 miliar menjadi Rp55 miliar.

Kemudian Lampung Utara dari Rp64 miliar jadi Rp44 miliar, Lampung Barat dari Rp30 miliar jadi Rp24 miliar, dan Lampung Timur yang diajukan Rp73 miliar dibagi pembiayaan menjadi Rp55 miliar. Lalu KPU Tanggamus dari Rp67 miliar menjadi Rp46 miliar, Way Kanan dari Rp44 miliar menjadi Rp32 miliar, dan Pesawaran dari Rp49 miliar menjadi Rp35 miliar.

Ada lagi Pringsewu dari Rp33 miliar menjadi Rp21 miliar, Mesuji dari Rp35 miliar menjadi Rp28 miliar, dan Tulang Bawang dari Rp54 miliar jadi Rp45 miliar. Lalu Tulangbawang Barat dari Rp28 miliar menjadi Rp20 miliar dan Pesisir Barat dari Rp30 miliar, mengalami penghematan jadi Rp26 miliar. (***)

Editor : Febri Arianto