LAMPUNG UTARA (Lampungpro.com): Setelah dilakukan penyegelan selama kurang lebih empat jam, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Lampung Utara yang disegel ratusan rekanan, dibuka aparat Polres setempat, Jumat (13/10/2017) sekitar pukul 14.00 WIB. Proses pembongkaran penyegelan itu dilakukan Kasat Reskrim AKP Syahrial, beserta sejumlah anggota Polres dibantu angggota Sat Pol PP.

Kepada wartawan Syahrial mengatakan, pihaknya harus membongkar penyegelan itu karena kantor tersebut merupakan aset negera dan akibat penyegelan itu telah menghambat aktivitas kantor. "Itu merupakan aset negara, sehingga penyegelan itu wajib dibongkar," kata Syahrial.

Ditanya, apakah yang melakukan penyegelan akan diproses hukum, dengan tegas Kasat menyatakan hal itu belum bisa dipastikan, karena pihaknya tidak mau memperkeruh suasana. Usai membongkar penyegelan, Syahrial melakukan dialog dengan puluhan kontraktor yang masih bertahan di kantor Pemkab Lampura tersebut. Dalam dialog itu disepakati, jika kontraktor menginginkan agar Polres dapat memfasilitasi untuk memecahkan solusi atas persoalan yang mereka hadapi.

"Yang pasti semua kontraktor ini menginginkan agar bisa mencairkan uang muka dan PHO. Dan kita tunggu keputusan itu Senin (16/10/2017). Hasil dialog kami dengan Kasat Reskrim, minta agar difasilitasi untuk bertemu dengan Bupati untuk menyelesaikan persoalan ini. Jika masih saja tidak ada titik temu, maka kami akan menempuh jalur hukum," kata Samsul Erfan Zen, yang didaulat sebagai Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu.

Untuk diketahui, belum direalisasikannya pembayaran uang muka 30 persen dari jumlah anggaran proyek serta uang provisional hand over (PHO) di Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara, membuat puluhan kontraktor naik pitam. Mereka menyegel kantor BPKAD dan ruangan perbendaharaan yang berada di komplek Pemkab setempat. (ASKA/PRO2)