JAKARTA (Lampungpro.com) : Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) meminta Presiden Joko Widodo memperbolehkan Dana Desa (DD), untuk digunakan mendanai penempatan satu perawat di setiap desa. Alokasi anggaran ini diperlukan agar kualitas kesehatan masyarakat pedesaan bisa terus membaik.
�
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPNI Harif Fadhillah mengatakan, saat ini kehadiran perawat di desa dianggap masih minim. Asosiasinya karena itu akan menginisiasi program yang disebut Satu Perawat Satu Desa. Hanya saja, program ini terkendala anggaran. Atas dasar itulah, PPNI meminta Dana Desa dialokasikan untuk program tersebut.
�
Menurutnya, pelaksanaan program ini seharusnya cukup mudah. Sebab, sudah ada tolak ukur yang mumpuni, seperti kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menempatkan satu perawat di setiap desa di enam kabupaten dan kota. "Sebenarnya instrumennya sudah ada, tinggal bagaimana political will pemerintah terkait hal tersebut. Kami kira ini tidak akan sulit," kata Harif, Selasa (4/12/2018.
�
Ia melanjutkan, usulan ini sudah disampaikan ke Jokowi dan telah direspons dengan baik. Meski belum menyetujui usulan tersebut, Jokowi disebutnya cukup tertarik. Ini dibuktikan dengan intensnya diskusi yang dilakukan antara PPNI dan Jokowi. Apalagi menurutnya, program Satu Perawat Satu Desa ini juga bisa menyerap tenaga perawat dalam jumlah cukup besar.
�
Saat ini, lanjut Harif, jumlah perawat seluruh Indonesia di atas 1 juta orang dengan pertumbuhan mencapai 100 ribu perawat baru per tahun. "Usulan ini beberapa kali ditanyakan oleh pak presiden. Kajian sudah kami serahkan, mungkin presiden dan jajaran kabinetnya akan melakukan diskusi tersebut," paparnya.
�
Sekadar informasi, anggaran dana desa tahun depan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mencapai Rp73 triliun. Angka ini meningkat 21,67 persen dari pagu anggaran tahun ini yang hanya Rp60 triliun. Selain berharap dapat kue Dana Desa, PPNI juga meminta Jokowi mengetatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah demi melindungi perawat yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
�
Ia mengatakan belanja pegawai untuk PPPK ini dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika pemerintah daerah merombak alokasi belanja daerahnya, maka bisa jadi anggaran untuk PPPK berkurang. Hal itu tentu bisa mempengaruhi kesejahteraan perawat yang berstatus PPPK. Apalagi, saat ini kekuatan APBD setiap daerah berbeda-beda.
�
Sebagai antisipasi, ia berharap pemerintah pusat merestui alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang masuk ke APBD agar bisa digunakan untuk membiayai perawat dengan status PPPK. "Pengawasan ini penting, kalau APBD mengurangi anggaran pegawai, maka hak yang diterima PPPK juga berkurang," terangnya.(**/PRO4)
