WAY KANAN(Lampungpro.com): Praktisi hukum Sodri Helmi meminta penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Way Kanan atau Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, mengambil alih dugaan kasus korupsi di RSUD ZAPA Way Kanan dari Inspektorat. Sodri menilai, jika Pemda Way Kanan komit dalam memberantas korupsi, saat ini waktu yang tepat.

Saya rasa sudah saatnya problem RSUD ditangani pihak hukum. Tujuannya adalah membersihkan tudingan atau kekecewaan masyarakat di sana. Jika ada yang tidak sesuai tegur dan tindak. Bukan untuk menzalimi para dokter atau pegawai di sana," kata Sodri, Selasa (21/8/2018).

Sodri menambahkan, jika permasalahan ini dapat terang benderang tentu ke depan pemerintah lebih baik untuk memajukan pelayanan RSUD sehingga masyarakat betah berobat di RSUD. Tanpa beban yang tinggi suatu kepemimpinan akan rusak di dalam roda pemerintahan di tengah orang-orang yang tidak baik.

"Kita bukan menghakimi pengorbanan para pegawai disana. Tapi membangkitkan kepercayaan bahwa mereka orang-orang baik. Saya minta pihak hukum mau menjalankan tugasnya, kata dia.

Sebelumnya, Burhanudin dituding menggelapkan dana jasa ambulans. BPJS mengeluarkan dana Rp1,6 juta untuk satu pengantaran pasien dari RSUD ZAPA ke RS di Bandar Lampung. Namun, hal itu tidak seutuhnya diberikan pihak RSUD kepada jasa ambulans atau supir yakni hanya berkisar Rp900 ribu.

Praktek ini berlaku sejak Burhanudin menjabat direktur RSUD ZAPA Way kanan atau lebih kurang setahun lalu. Kebenaran penggelapan dana itu juga diperkuat setelah Kepala Kantor BPJS Kesehatan Way Kanan Desi Safriyani, menuturkan besaran dana klaim BPJS jasa ambulans RSUD ZAPA Way Kanan.(INDRA/PRO1)