BOGOR (Lampungpro.com): Presiden Joko Widodo meminta penggunaan dana desa didampingi, dikawal, dan diawasi. "Saya minta penggunaan dana desa ini betul-betul ada pendampingan, didampingi dengan baik terkait jenis proyeknya, waktu pengerjaan dikawal dan juga manajemen lapangannya diawasi semuanya, kata Presiden pada Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017).

Mengawali pengantarnya, Presiden menyampaikan Indonesia memiliki 74.958 desa dan 8.430 kelurahan yang semuanya perlu untuk dibangun. Kita ingin perekonomiam di desa bisa bergerak tidak kalah cepatnya dengan pergerakan ekonomi yang ada di kota," kata Presiden.

Pada 2015, pemerintah memberikan Rp20,76 triliun, dilanjutkan 2016 sebesar Rp46,98 triliun, 2017 Rp60 triliun. "Ini adalah jumlah yang sangat besar dan yang perlu kita pastikan adalah dana itu berjalan optimal di lapangan, kata Presiden.

Presiden Jokowi menyampaikan hal-hal produktif yang bisa langsung membuka lapangan pekerjaan. Dia juga berharap agar semua yang dikerjakan dilakukan dengan warga melalui musyawarah perencanaan pembangunan di desa.

Rapat membahas mengenai optimalisasi dana desa dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menhub Budi Karya, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menkes Nila Moeloek, Menkominfo Rudiantara, Kemendes PDT Eko Putro Sandjojo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mentan Amran Sulaiman, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana. (PRO1)