Berita Lampung, Portal Berita Lampung, Berita Lampung Terkini, Berita Daerah Lampung, Web Berita Lampung, Berita Nasional Terkini, Berita Kuliner, Berita Kuliner Lampung, Portal Berita Lampung Terkini, Portal Berita Pariwisata Lampung, Portal Berita Pariwisata Nasional, Portal Berita HPN, Portal Berita Asian Games

JAKARTA (Lampungpro.com): Fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama dua bulan belakangan ini telah menciduk tujuh kepala daerah dengan dugaan suap turut mengundang respon dari para cendekiawan Muslim Indonesia. Salah satunya Prof Azyumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Menurut Azyumardi, apapun motifnya, suap tetaplah sesuatu yang terlarang dalam Islam. Meskipun, si penyuap atau yang disuap beralasan untuk kebaikan, menurut Azyumardi tetap saja tidak boleh dilakukan, bahkan ada hadist yang tegas melarang perbuatan tersebut.

Jika ada yang mengaku melakukan suap dengan motif kebaikan atau syari, itu adalah perbuatan yang telah mencampurkan urusan haq dan batil, Islam tegas melarangnya, ujar Azyumardi kepada Halal Lifestyle (Grup Lampungpro.com), Kamis (15/2/2018).

Contohnya suap dalam pembangunan masjid, menurutnya tetap saja uang tersebut tidak halal untuk dipakai jika terbukti berasal dari sesuatu yang dilarang dalam Islam. Bahkan, uang suap untuk menolong orang dalam bentuk sedekah sekalipun tetap dijatuhi hukum haram dalam Islam.

Azyumardi pun merasa heran dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap kasus suap. Padahal kepala-kepala daerah itu adalah seorang Muslim. Ia berkata, seandainya kepala-kepala daerah itu meneladani orang-orang bersih seperti Buya Hamka atau mantan Kapolri Hoegeng Santoso, maka tidak mungkin akan melakukan transaksi suap.

Buya Hamka menurutnya adalah teladan besar yang semasa hidupnya telah menolak banyak hadiah ataupun penghargaan-penghargaan, bahkan dari negara. Hal itu dalam pandangan Azyumardi semata-mata dilakukan Buya Hamka agar ia tidak segan bersuara atau tetap menjadi vokal untuk mengkritik pemerintah.

Begitu juga dengan mantan Kapolri Hoegeng yang dikenal bersih dari suap atau korupsi. Ini menjadi tugas kita untuk merubah sistem-sistem yang memberi celah para politisi melakukan suap, kata Azyumardi. (**/PRO2)