BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co):
Puluhan elemen gabungan mahasiswa Lampung, yang tergabung dalam Aliansi Serikat Mahasiswa dan Pemuda Lampung (SIMPUL) menyambangi kantor DPRD Provinsi Lampung, Kamis (12/9/2019) siang. Mereka berkumpul untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak pimpinan DPRD Lampung agar mendukung penuh langkah KPK RI dalam melawan kejahatan koorporasi yang dilakukan perusahaan PT. Sugar Group Companies (SGC) Lampung.

Massa aksi menilai PT. SGC telah berulah dengan masyarakat adat Lampung yang berada di wilayah PT SGC mengenai sengketa lahan. Ketidakjelasan luas lahan yang digarap menjadi permasalahan yang bisa merugikan negara, karena akan berimbas kepada besaran PPN, PPh, PBB, BPHTB, Retribusi Gula, Retribusi air dan tanah, serta retribusi alat berat yang dapat mengarah kejahatan koorporasi.

Ketua Simpul Lampung Rosyim Nyerupa menyebutkan bahwasanya luas lahan PT SGC sebesar 80.645 hektare, namun berdasarkan data lainnya di Tulang Bawang ada sekitar 124.092 hektar. Fakta yang terjadi ada selisih sebesar 34.367 hektare. "Poin kedua yang kami sampaikan mengarah ke dampak lingkungan bahwa, ada perusakan lingkungan yang dilakukan PT. SGC, terkait proses pemanenan dan pembakarannya sehingga menimbulkan polusi udara dan pencemaran air yang menimbulkan dampak kesehatan," kata Rosyim saat menyampaikan aspirasi di depan DPRD Lampung, Kamis (12/9/2019).

Poin selanjutnya yakni PT. SGC melakukan investasi kepada politik lokal di Lampung, yang secara faktual menggunakan politik uang dan menjadi kandidat pada pemilihan umum kepala daerah beberapa waktu lalu. Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Lampung Mingrum Gumay dengan didampingi beberapa anggota fraksi Raden Ismail (Demokrat), Fauzan Sibron (Nasdem), dan Ahmad Fadil Ibrahim (Gerindra) mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut tuntutan aspirasi dari aliansi mahasiswa dan pemuda Lampung ini.

"Pada prinsipnya apa yang menjadi aspirasi dari Simpul ini akan kami tampung dan kami pelajari lebih lanjut baik tentang HGUnya, lingkungan hidupnya, serta pajak-pajaknya nanti akan kami dengarkan dari para fraksi dan komisi yang dibentuk mulai minggu depan," kata Mingrum. Mingrum bersama para anggota dewan lainnya mempersilahkan kepada aliansi untuk tetap berkoordinasi. Selain itu, Mingrum juga menyebut akan ada komisi gabungan untuk menangani masalah ini. (FEBRI/PRO3)