Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) juga Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Dr. HM. Nasrullah Yusuf, SE, MBA, menjadi pengatar dalam Fokus Diskusi Kelompok (FGD) Nasional secara virtual, yang berlangsung, Jumat (24/7/2020) | Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Universitas Teknokrat Indonesia sebagai perguruan tinggi swasta (PTS) terbaik di Provinsi Lampung, bangga karena Rektor Universitas Teknokrat Indonesia menjadi pengantar dalam  Forum Diskusi Nasional. Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) juga Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Dr. HM. Nasrullah Yusuf, SE, MBA, menjadi pengatar dalam Fokus Diskusi Kelompok (FGD) Nasional secara virtual, yang berlangsung, Jumat (24/7/2020).

Tiga lembaga yang menggelar diskusi yaitu ; Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Fokus Diskusi Kelompok secara virtual ini mengangkat tema Mengukuhkan Kebangsaan yang Berperadaban : Menuju Cita-cita Nasional dengan Paradigma Pancasila.

Diskusi secara khusus membahas topik Reformasi Partai Politik", menghadirkan sejumlah pakar. Para pakar yang tampil dalam diskusi ini antara lain; Prof. Ramlan Surbakti, MA, Ph.D (pakar politik Unair), Prof. Dr. LilivRomli, MSi (Peneliti Utama LIPI), Dr. Sri Budi Eko Wardani (Dosen Ilmu Politik UI), Yudi Katif, Ph.D (Pakar Aliansi Kebangsaan, anggota AIPI), M. Najib Azca, Ph.D (Dosen UGM dan FRI) dan Prof. Kacung Marijan, MA, Ph.D (Guru Besar FISIP UNAIR).

Sebelum Diskusi dimulai, ada pengantar dari Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Soetowo, Wakil Ketua FRI/Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Dr. HM. Nasrullah Yusuf, SE, MBA. Ketua Umum AIPI Dr. Alfitra Salam, APU. Wakil Forum Rektor Indonesia (FRI) Dr. HM. Nasrullah Yusuf, SE, MBA, mewakili Ketua FRI Prof. Dr. Arief Satria, mengatakan, masalah demokrasi tidak lepas dari peran partai politik. Ini terjadi sejak masa pemerintahan Presiden RI Soekarno. 

"Di masa Presiden Soekarno dengan pemerintahan parlementer dan pancaroba dengan jargon Nasakom dan lain-lain, sudah bicara lebih jauh. Bukan saja reformasi tapi refolusi, sehingga waktu itu Soekarno dijuluki Panglima Besar Refolusi untuk menuju pemerintahan yang lebih baik," ucap Nashrullah.

Di masa pemerintahan presiden pertama ini ada 10 partai politik. Pada masa Soeharto juga ada 10 partai, kemudian diperkecil menjadi tiga partai politik. Menurut Nasrullah Yusuf, "demokrasi merubah partai politik kita, masa Presiden Soeharto yang dikenal pemerintahan Orde Baru. Dari proses pemerintahan orde baru terjadi krisis ekonomi sehingga terjadi gerakan tahun 1998 disebut orde reformasi. Sehingga muncullah partai politik yang cukup banyak," ungkapnya.

Reformasi yang diharapkan bisa membawa perbaikan, politik, ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang adil makmur, lanjut Nasrullah Yusuf, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Bahwa reformasi sudah salah kaprah. Ini pembicaraan kaki lima atau kenyinyiran, Reformasi membuka peluang KKN merajalela, reformasi membuat rakyat hidup semakin susah.

Reformasi juga memunculkan biaya politik tinggi atau demokrasi sangat mahal, biaya politik tinggi ini tidak mungkin dibiayai oleh kader partai atau patriot-patriot. Sehingga perlu bantuan para komlomerasi, karena biaya politik tinggi baik dalam pemilu, pemilihan Kepala Daerah maupun Presiden, komlomerasi turut membantu.

Reformasi hanya sebuah estafet dan ini hanya sebuah nyinyiran atau obrolan yang terjadi di tataran kaki lima. Menyikapi masalah ini, kata Nasrullah Yusuf, FRI turut serta memberi gagasan-gagasan kepada Partai Politik. Apakah GBHN atau apakah namanya dihidupkan kembali. Juga perlu mempertimbangkan P4. Apapun itu namanya, bila kita alergi dengan nama bahasa itu, ujar Nasrullah.

Apa sudah diperlukan reformasi partai politik. Reformasi partai politik seperti apa yang kita inginkan. FRI mengharapkan melalui fokus diskusi yang menghadirkan para pakar ini mengeluarkan gagasan-gagasan yang membangun keutuhan bangsa dan negara tercinta ini, tambah Nasrullah.

Sementara Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Soetowo menyoroti bahwa indek partai politik masih rendah. Sehingga dengan FGD ini dapat memberi masukan berpolitik yang berpancasilais dan beragama yang sudah disepakati bersama.(RLS/PRO2)