WAYKANAN (Lampungpro.com): Tidak tercapainya target dan kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi ke pemerintah. membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Waykanan mengambil tindakan tegas dengan memasang plang tanda bertuliskan tanah milik negara di Pasar Banjit, Waykanan. Pemasangan tanda plang milik Negara ini di pimpinan oleh Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Industri, Perdagangan, dan Pasar (Indagsar) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Camat, Satpol PP. Pemasangan ini dikawal oleh Mapolsek dan Koramil Banjit.

Kadis Indagsar Imanto mengatakan, dipasangnya plang nama tanda tanah milik negara di Pasar Banjit ini, karena kurangnya kesadaran penghuni ruko untuk membayar retribusi, yang merupakan kewajiban penghuni ruko ke kas daerah. Dimana pemasangan plang di atas tanah seluas 19,960 meter, yang berada di Pasar Banjit itu milik pemerintah daerah.

"Pemasangan plang ini bertujuan agar penghuni ruko Pasar Banjit sebanyak 91 kios menyadari, kios yang mereka tempati itu milik pemerintah daerah. Selain itu menyadarkan mereka atas kewajiban untuk membayar retribusi kepada pemerintah daerah yang telah di tetapkan," kata dia, Minggu (24/2/2019).

Imanto menjelaskan, capaian target retribusi dari Pasar Banjit tahun kemarin tidak mencapai target yang telah di setujui. Berbeda dengan penghuni kios untuk los yang ada di Pasar Banjit, target retribusi nya mencapai 100 persen lebih atau oper target. "Makanya kami pasang plang tanah milik negara, pemasangan plang di depan los pedagang berjalan dengan aman tanpa adanya perlawanan dari penghuni ruko, Mudah-mudahan setelah pemasangan plang ini target retribusi pasar banjit bisa terpenuhi tahun ini," terangnya.(INDRA/PRO2)