BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com) : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung telah merampungkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), terkait kinerja bidang pendidikan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Laporan tersebut merupakan hasil pemeriksaan pada pendanaan pendidikan melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun anggaran 2015-2018 semester pertama.

Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Sunarto memberikan catatan bahwa penerimaan PIP belum sepenuhnya menyasar pada peserta didik yang membutuhkan. Lalu, pencairan dan penyaluran dana pendidikan seringkali tak tepat waktu. "Atas permasalahan tersebut, kami rekomendasikan agar pemkot memverifikasi kembali kelayakan penerima bantuan PIP. Inputnya masih bermasalah. Sinkronisasikan kembali dengan data anak usia sekolah yang memeroleh KIS dan PKH. BOS dan BOSDA juga verifikasi sesuai kebutuhan," kata Sunarto, Kamis (20/12/2018).

Sunarto juga memberikan catatan pada program bina lingkungan (biling) yang merupakan program andalan pendidikan di Kota Tapis Berseri ini. "Pencairan dana biling belum tepat waktu. Rekomendasi perlu diverifikasi penerima biling dan pemutakhiran data anak pendidik. Pemkot juga harus menyusun SK alokasi dan pencairan dana biling. Kami minta laporan ini ditindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah LHP ini disampaikan," ungkapnya.

Sementara Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN mengatakan, apa yang menjadi catatan dari BPK segera ditindaklanjuti agar bisa diperbaiki. "Pendidikan ini program utama kami, dana BOS ini memang agak rumit prosedurnya tapi akan diperbaiki. Masalah biling memang pelaksanaan pembayarannya dilakukan enam bulan sekali, semester pertama tahun 2018 ini sudah dibayarkan," terangnya.(**/PRO4)