BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung menilai pengajuan sertifikasi halal selama ini masih karena permintaan pasar. "Kalau nggak ada sertifikasi halal nggak laku," kata Kepala Kesekretariatan LPPOM MUI Lampung Maskut Chandranegara di kantor, Kamis (4/5/2017).

Maskut menyayangkan proses sertifikasi halal bukan karena kesadaran, tapi lebih kepada aspek bisnis. Menurut Maskut, saat ini, banyak perusahaan yang sudah habis masa sertifikat halalnya, tapi belum melakukan perpanjangan. Sertifikat halal, kata Maskut, memiliki masa dua tahun dan tenggang maksimal enam bulan. Seharusnya itu sudah sangat cukup untuk memperpanjang sertifikat halal," kata Maskut.

Menurut dia, lebih baik memperpanjang sebelum masa sertifikat halal habis daripada saat memasuki masa tengang. "Sebenarnya lebih ditekankan kepada aspek kesadaran. Jika lebih dari enam bulan baru melakukan perpanjang, maka resikonya akan mendapat nomor seri sertifikasi halal yang baru.

Ditanya, jika ada perusahaan yang nakal, Maskut menerangkan LPPOM tidak memiliki kewenangan eksesusi. LPPOM hanya bisa melakukan inspeksi mendadak (sidak). Menurut Maskut, perusahaan yang sudah melewati batas tenggang masa sertifikat halalnya akan dikirimi surat pemberitahuan. Jika surat tidak segera ditindaklanjuti akan dilakukan pencabutan sertifikat oleh LPPOM MUI.

Maskut juga menjelaskan jika ada perusahaan yang tetap menggunakan nomor seri sertifikat halal dari LPPOM MUI, padahal sertifikat sudah dicabut, maka itu sepenuhnya menjadi tangung jawab kepolisian. Karena sifatnya lebih kepada penipuan, masuk aspek pidana.  (EZAL/PRO2)