Sertijab BPKP Lampung | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi Lampung mendorong optimalisasi peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung, agar pemerintah kabupaten/kota dapat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) saat membuka acara pengukuhan dan serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPKP Perwakilan Lampung Sumitro di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (23/10/2020).

Agar BPKP berperan optimal, supaya kabupaten/kota dalam mengelola keuangan dan administrasinya dapat meraih opini WTP. Masih diperlukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hingga Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan sebagainya," kata Nunik.

Semua perlu ditingkatkan bersama pemerintah daerah sebagai mitra BPKP. Peran BPKP juga sangat diharapkan, dalam upaya mengawal akuntabilitas program- program pemerintah pusat, yang ada di wilayah provinsi Lampung. Program-program tersebut antara lain peningkatan infrastruktur, program ketahanan pangan, program-program dibidang kesehatan, serta program penyiapan SDM Unggul.

"Semua ini, tentunya demi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Saya harap kehadiran BPKP ini, bisa dirasakan manfaatnya bagi Pemerintah Provinsi Lampung, sesuai semboyan BPKP yaitu hadir dan bermanfaat," ujar Nunik.

Pada kesempatan itu Nunik juga menyampaikan ucapan terimakasih, kepada Kisyadi atas kerjasamanya selama ini yang telah bersinergi dan mengawal laporan keuangan di Provinsi Lampung. Semoga lebih sukses di tempat kerja yang baru dan menyambut dengan hangat kepada Sumitro. Harapannya dapat bekerjasama dalam pembangunan Lampung ke depan.

Jabatan yang diberikan selain patut disyukuri, juga harus dapat dijaga dan diimbangi dengan prestasi, kejujuran dan keikhlasan dalam bekerja. Sebab dalam rangka menciptakan tatanan kepemerintahan yang baik, diperlukan adanya penempatan aparatur yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi pemerintah, sehingga dengan adanya promosi dan pergantian posisi jabatan struktural adalah suatu hal yang biasa dan wajar. (RLS/PRO3)