Akademisi Lampung Saat Diskusi Publik Setahun Kepemimpinan Prabowo Gibran | Lampungpro.co

Tiara menyebut, meski kebijakan subsidi LPG 3 Kg masih menimbulkan tantangan, khususnya dalam hal ketepatan sasaran, pemerintah kini tengah menyiapkan sistem data sosial ekonomi tunggal agar penyalurannya lebih tepat. Dengan data yang akurat, subsidi bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Sementara itu, pakar energi Institut Teknologi Sumatera (Itera), Rishal Asri mengungkapkan, pihaknya menilai kebijakan pemerintah mempertahankan harga LPG 3 Kg di level tetap merupakan langkah yang tepat untuk kondisi ekonomi saat ini.

Menurutnya, skema harga tetap atau fixed price tersebut, turut memberikan pemerataan bagi seluruh masyarakat di Indonesia, meski memiliki konsekuensi fiskal bagi negara.

"Kalau harganya fixed, memang ada pemerataan untuk seluruh Indonesia, tapi masalahnya adalah efek ke atasnya nanti kalau harganya mengikuti pasar, yang rugi itu masyarakat di bawah. Jadi ini soal jangka pendek dan jangka panjang, kalau pilihannya sekarang, secara jangka pendek harga fixed lebih aman," ungkap Rishal.

Meski kebijakan tersebut dinilai efektif menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen, pemerintah tetap perlu mempersiapkan sistem distribusi yang lebih efisien agar masyarakat bisa menikmati harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Rishal juga menyoroti bahwa perbedaan harga di lapangan, yang sering disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi dan belum optimalnya sistem data penerima subsidi.

Selain itu, Rishal juga menilai bahwa penerapan sistem digital seperti QR Code dapat menjadi solusi jangka panjang agar penyaluran LPG 3 Kg lebih transparan dan tepat sasaran. QR Code bisa jadi solusi yang diadaptasi ke depan, dengan demikian, subsidi LPG 3 Kg bisa lebih tepat sasaran, transparan, dan semua transaksi tercatat. (***)