BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Menanggapi adanya dugaan keterlibatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung inisial ENF, yang terlibat dalam jual beli kursi jabatan Komisioner KPU yang ada di kabupaten/kota. Ketua KPU Provinsi Lampung periode 2019-2024, Erwan Bustami merespon hal tersebut bahwasanya pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum terkait persoalan tersebut.

"Tidak (memberi bantuan hukum). Karena ini terkait dugaan etik. Selama ini (sejak 2018-2019) tidak pernah ada mahar. Paling keluar biaya untuk keperluan administrasi pemberkasan atau lainnya," kata Erwan Bustami, Sabtu (9/11/2019).

Ia menyebut biaya keluar hanya untuk mengurus admistrasi berkas seperti fotocopy dan menjilid. Selebihnya tidak ada biaya apapun, termasuk tes kesehatan jasmani dan rohani tidak ada biaya pribadi karena sudah dibiayai negara. Mendengar hal ini, Erwan pun akan mempelajarinya secara komprehensif.

"Nanti kita akan pelajari secara komprehensif. Jika memang sudah dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Umum (DKPP), tentunya nanti akan menjadi proses pembuktian. Sehigga permasalahan ini tidak terus  menggelinding menjadi sebuah informasi yang tidak berkepastian," sebut dia.

BACA JUGA: Dugaan Suap Rekrutmen, Mantan Ketua KPU Lampung: Saya Prihatin dan Khawatir

Sebelumnya diberitakan, dalam proses rekrutmen KPU di daerah kabupaten kota diduga terindikasi jual beli kursi jabatan. Adapun dugaan penemuan tersebut dilakukan seorang calon komisioner dari Tulang Bawang berinisial VY. Dimana ia diduga menyerahkan uang lewat suaminya senilai Rp100 juta kepada calon komisioner KPU Pesawaran berinisial LP. Selain itu juga, dalam perkara suap tersebut diduga melibatkan komisioner KPU Lampung dengan inisial ENF.(FEBRI/PRO2)