Ilustrasi Latter of Credit | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Tenaga Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa (LKPP), Aprianto Makruf menyebut, latter of credit lebih baik dilakukan dari pada jaminan penawaran pada proses lelang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas Lampung (Unila).

Menurut Aprianto Makruf, lelang proyek yang sumber dananya berasal dari Asian Development Bank (ADB) atau sumber asing lainnya, umumnya menggunakan dokumen internasional dengan mengadopsi peraturan internasional dan peraturan dari negara peminjam.

Umumnya pada negara yang relatif maju, syarat terpenuhinya penawaran lelang meliputi legalitas perusahaan, dukungan keuangan minimal 25 persen dari nilai proyek, dan dibuktikan dengan fasilitas kredit atau latter of credit, dana standby loan, serta fresh money 10 persen dari nilai.

Aprianto Makruf menilai, di Indonesia rekanan dipermudah dengan tidak harus menyertakan latter of credit cukup dengan jaminan penawaran maupun jaminan pelaksanaan, bahkan dimudahkan juga dengan surety bond.

Namun jika ada perusahaan rekanan yang melampirkan latter of credit, artinya perusahaan rekanan tersebut secara keuangan mengikuti standar internasional, yang artinya secara adiministrasi dan keuangan pasti lebih unggul.

Jika nantinya ada rekanan yang secara kelengkapan administrasi dan dukungan pembiayaan kuat, lalu digugurkan oleh panitia lelang karena tidak melampirkan jaminan penawaran, patut diduga ada permainan curang yang dilakukan oleh oknum panitia lelang.

Sehingga jika ada rekanan yang digugurkan karena tidak melampirkan jaminan penawaran padahal rekananan tersebut melampirkan latter of credit, maka patut diduga ada oknum panitia lelang yang bermain curang pada tahapan proses lelang, karena latter of credit pasti juga tercantum dalam dokumen lelang. (***)

Editor : Febri Arianto