LPJK Lampung, Kadin Lampung

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Maraknya kasus suap proyek sehingga menyebabkan tiga kepala daerah di Lampung terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat beragam pihak merespon. Salah satunya ialah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lampung. "Belum untung sudah dipatok untuk bayar," ujar Wakil Ketua LPJK Lampung Napoli Situmorang, Selasa (12/2/2019) siang.

Napoli mengungkapkan dalam acara bertajuk 'Tiga Bupati di Lampung Kena OTT KPK, Apa Sikap Kita?' yang diselenggarakan oleh Kadin, Hipmi, dan LPJK Lampung di Hotel Emersia. Napoli mempertanyakan apakah sistem akan kembali seperti pedagang ayam. "Masa harus seperti pedangan ayam?," tanya dia.

Ia mengatakan, UU Nomor 18 menyebut jasa konstruksi yang telah naik menjadi industri menjadi home industri. Ia pun bingung jika tetap ada setoran awal proyek, maka kontraktor harus kemana. "Sangat miris melihat kondisi saat ini," kata dia.

Ia ingin tidak ada sistem setor menyetor. Wakil Ketua LPJK Lampung ini juga berharap pertemuan bisa merumuskan langkah kedepan. "Ini agar tidak ada lagi kasus korupsi, khususnya di Lampung," kata dia. (RISKI/PRO3)