Anggota Komisi 3 DPRD Pesisir Barat Hermansyah. LAMPUNGPRO.CO/WARI

KRUI (Lampungpro.co): DPRD Pesisir Barat kini tengah mengumpulkan bukti-bukti terkait kerusakan talud penahan abrasi di pantai wisata Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah. Beberapa bagian talud senilai Rp1,8 miliar ini rusak padahal baru selesai Desember 2020.

"Saya baru mengetahui informasi ini, tentunya belum ada penjelasan detil apa langkah kami. Namun ini tentu menjadi pembahasan kami di Komisi 3 dan kami segera meninjau," kata Anggota Komisi 3 DPRD Pesisir Barat Hermansyah, kepada Lampungpro.co di kantornya, Senin (1/2/2021).

Persoalan itu, kata dia, segera ditindaklanjuti, mengingat talud itu sarana publik untuk mendukung pariwisata. "Harus ditindaklanjuti apalagi ini menjadi pembahasan publik," kata dia. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Gunawan mengatakan pihaknya sudah membuat surat tertulis yan ditandatanganinya dan konsultan proyek itu. Pihaknya, meminta rekanan pelaksana proyek tersebut segera memperbaiki titik yang rusak. "Kami akan desak agar segera dilakukan perbaikan," kata Gunawan.

Talud itu dibangun bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1,8 miliar untuk pembangunan talud penahan abrasi pantai, jalan rabat beton, dan GRC sebanyak delapan item. "Pekerjaan proyek ini diawasi semua pihak, apalagi ada di depan orang ramai. Tetapi kerusakan ini akibat faktor alam," kata Gunawan. 

Konsultan dari proyek itu adalah CV Panca Persada. Talud penahan abrasi pantai sepanjang 271 meter itu milik Dinas Pariwisata Pesisir Barat. Sejumlah pihak menduga kualitas pekerjaan jelek. Pasalnya belum seumur jagung beberapa bagian lantai dan pondasi talud rusak di sejumlah titik.

Proyek ini, dikerjakan CV Karya Agung Perdana yang beralamat di Bandar Lampung. Perusahaan ini menang tender melalui lelang yang laksanakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pesisir Barat. (WARI/PRO1)