BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Lampung meminta kepada anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, untuk bertindak tegas dalam menangani PT. Lautan Indonesia Persada (LIP) yang terus melakukan pengerukan pasir laut di wilayah Gunung Anak Krakatau (GAK), Lampung Selatan.

Hal ini disampaikan Walhi Lampung bersama Mitra Bentala saat melaksanakan, rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Lampung, terkait permohonan pembatalan izin usaha pertambangan operasi produk (IUP-OP) pertambangan pasir laut PT. LIP.

"PT. LIP berencana melakukan aktivitas pertambangan. Namun mereka ngotot untuk menambang dengan dalih ada izin dari Pemprov. Kami minta Pemprov, untuk segera mencabut izin PT. LIP karena akan berpotensi merusak lingkungan dan konflik dengan warga," kata Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri, Senin (9/12/2019).

Walhi Lampung melihat, pemerintah tidak ada pengawasan, sehingga saat itu masyarakat kembali mengusir kapal dan PT. LIP tetap ngotot karena sudah keluar duit banyak. Bahkan, Walhi melihat pemilik kapal dikawal 2 anggota kepolisian, yang mereka anggap ini hal aneh.

Sementara itu, perwakilan Mitra Bentala Lampung Habi menyoroti, hal lainnya yang akhir-akhir ini tidak ada ketegasan dari pemerintah. Meskipun saat itu, Komisi II DPRD Lampung sudah memanggil PT. LIP dan memberikan himbauan untuk tidak melakukan aktivitas.

"Kami minta dewan tegas ke Pemprov untuk menghentikan izin PT. LIP dan memberikan surat penegasan ke mereka. Kami terus dorong DPRD Lampung dan Pemprov Lampung untuk mencabut izin PT. LIP," ujar Habi.

Pantauan Lampungpro.co di lokasi hearing, Walhi Lampung diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi dan 7 anggota Komisi II lainnya. (FEBRI/PRO2)