BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com). Ratusan buruh PT Hanjung Indonesia berunjuk rasa di depan kantor DPRD dan Gubernur Lampung terkait ketidakjelasan nasih dan pembayaran gaji yang dipotong, Rabu (11/10/2017). Perusahaan asal Korea Selatan ini, menurut Tim Advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cinta Kasih, bahkan ada yang tidak dibayar.

"Selain itu, masih banyak lagi yang harus diselesaikan PT Hanjung terkait hak pekerja. Sejak 2 Januari 2016, PT Hanjung merumahkan pekerja dengan alasan perusahaan tidak berproduksi dan dimohonkan pailit oleh krediturnya," kata Ansori, dari LBH Cinta Kasih yang memimpin aksi unjuk rasa.

Perusahaan berdomilisi di kawasan Srengsem, Panjang, Bandar Lampung ini, kata Anshori, memotong upah/gaji pekerja 50% setiap bulan sejak April 2017. Pihaknya menyangkan, selama proses pemailitan terjadi pemindahan aset perusahaan berupa alat dan mesin. Padahal, belum memperoleh putusan resmi dari Pengadilan Niaga Jakarta.

"Kami mendesak Kapolda Lampung dan Bea Cukai Bandar Lampung mengusut tuntas dugaan pemindahan aset itu. Kami juga meminta agar segera di PHK oleh PT Hanjung, karena hak-hak kami sebagai pekerja tidak dipenuhi," kata Ari Joni, perwakilan Tim 11 PT Hanjung Indonesia Bandar Lampung.

Selain itu, pekerja menuntut agar PT Hanjung segera membayar sisa jaminan hari tua (JHT) dan BPJS Kesehatan selama mengabdi. "Kami meminta PT Hanjung segera memenuhi hak-hak kami baik upah, gaji, dan pesangon, serta uang ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku," kata Ari Joni. (PRO1)