SEMAKA (Lampungpro.com): Dalam tiga bulan terakhir, tercatat 20 kali konflik manusia dan gajah di Kecamatan Semaka, Tanggamus. Dampaknya, lahan pertanian dan perkebunan rusak mencapai 100 hektare, baik dari kebun pisang, papaya, kelapa, nangka, cempedak, dan padi.

Wilayah terdampak akibat konflik tersebut meliputi Pardawaras, Srikaton, Karang Agung, Sidomulyo, dan Tulung Asahan. "Secara historis, hampir selama 10 tahun terakhir, peristiwa keluarnya gajah dari habitatnya yatu hutan lindung dan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) jarang terjadi di Semaka," kata Kepala Balai Besar TNBSS, Agus Wahyudiyono, saat membuka pelatihan adaptasi dan mitigasi konflik manusia dan satwa liar di Balai Pekon Sidomulyo, Kecamatan Semaka, Tanggamus, Kamis (21/12/2017).

Sejak Juni 2017, kawanan gajah masuk ke perkampungan warga dan hingga kini belum bisa dihalau kembali ke kawasan TNBBS. Menurut Agus, berbagai faktor dapat menjadi penyebab antara lain waktu napak tilas, kelangkaan makanan akibat perubahan habitat, dan perubahan prilaku pakan. "Ini menjadi kemungkinan penyebab populasi gajah keluar dari habitatnya dan memakan tanaman di kebun masyarakat seperti pisang, pepaya, pinang, dan padi darat," kata Agus.

Kasus konflik antara manusia dan gajah terjadi sejak lama dan ditenggarai akan terus berlangsung sejalan dengan dinamika sosial dan kondisi kawasan. Hal ini tidak dapat dihindari dan sebaiknya konflik ini dikelola dengan baik.

"Pelatihan mitigasi konflik manusia dan gajah di tingkat tapak mutlak diperlukan dan harus dilakukan, sebagai bagian dari proses penguatan kapasitas teknis lapang, karena tanpa adanya kemampuan untuk melakukan mitigasi dan mengurangi dampaknya maka konflik akan menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi masyarakat," kata Agus.

Kegiatan ini merupakan upaya semua pihak untuk mengendalikan dan mengatasi terjadinya gangguan satwa liar, sehingga kehidupannya tetap berlangsung baik dan tidak saling ganggu. "Kelestarian sumber daya alam dan satwa liar terjaga, menuju Lampung Maju dan Sejahtera," kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan, Wiyogo Supriyanto. (PRO1)