BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Aksi massa menolak praktek politik uang yang diduga dilakukan pasangan calon gubernur nomor urut 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik), terjadi serentak di empat kabupaten, Jumat (6/7/2018). Massa menolak hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) karena dikotori politik uang yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

Di Lampung Selatan, massa yang tergabung Koalisi Rakyat Penyelamat Demokrasi Lampung (Kopdar) menggelar longmarch dari Lapangan Cipta Karya di Kalianda, mulai pukul 08.00 WIB hingga menjelang salat Jumat.

Massa Kopdar yang dikomandoi Nurul Ikhwan menggelorakan tuntutan menolak hasil Pilgub Lampung yang dipenuhi dugaan keras praktik politik uang di seluruh penjuru Lampung sejak H-10 hingga serangan fajar jelang pencoblosan 27 Juni 2018.

Kemudian menuntut tangkap dan penjarakan bos PT Sugar Group Companies (SGC) Purwanti Lee dan Gunawan Jusuf yang patut diduga jadi aktor utama penyandang dana kampanye paslon Arinal-Nunik. Massa juga menuntut tangkap dan adili dugaan praktik pengemplangan pajak SGC, buka kembali dan usut tuntas kasus penyerobotan lahan rakyat yang dengan biadab dan sewenang-wenang dilakukan SGC, dan ukur ulang lahan hak guna usaha (HGU) SGC.

Aksi menolak dan mendesak pembatalan hasil Pilgub Lampung 2018, juga terjadi di Kabupaten Pesawaran. Ratusan massa mengatasnamakan diri Forum Masyarakat Pesawaran Menggugat mendatangi sekretariat KPU dan Panwaslu Pesawaran, pukul 10.00 WIB. Massa dipimpin korlap, Hipni, meminta penegak hukum dan penyelenggara Pilgub mengusut tuntas dan menindak tegas politik uang saat berlangsung Pilkada 27 Juni 2018.

"Apabila terbukti, kami meminta penegak hukum dan penyelenggara pemilu menggugurkan kemenangan paslon yang terindikasi melakukan money politics," kata Hipni kepada komisioner KPU Pesawaran Yatin yang menemui perwakilan massa.

Di Tulangbawang Barat (Tubaba), ratusan massa aksi yang terhimpun Koalisi Rakyat Menggugat Pilkada Lampung 27 Juni 2018 juga mendatangi sektetariat Panwaslu setempat, di Tiyuh Candra Mukti, Tulangbawang Tengah. Tuntutannya pun senada dengan aksi di Lampung Selatan dan Pesawaran.

Dari Lampung Timur, ratusan massa Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi yang dipimpin Agus Pitono mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Gedung DPRD dan kantor Pengawas Kecamatan Lampung Timur. Kedatangan masa tersebut meminta agar pihak terkait melakukan tindakan terhadap maraknya politik uang di Pilgub.

"Di Lampung Timur juga terjadi politik uang, namun tidak ada respon positip dari pihak Panwas," ujar Agus Pitono. Dia menyebutkan Panwaslu Lampung Timur bekerja tidak profesional, karena tidak bisa mencegah politik uang.

Namun Ketua Panwaslu Lailatul Khoiriah, menampik jika Panwas bekerja tidak profesional. Panwaslu selalu membuka pintu jika ada pelanggaran pemilu seperti politik uang dan masyarakat silahkan melaporkan.

Menurut Lailatul Khoiriah, ada lima persoalan pelanggaran dalam pilkada dan itu masih dalam penyidikan baik persoalan politik uang atau kampanye hitam. "Kami selalu menerima setiap laporan masyarakat, kami bekerja sesuai prosedural dan profesional," kata mantan aktivis PMII itu. (*/SUSANTO/PRO1)