Ketua DPC Gerindra Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., MM. | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Narasi yang menyebut penanganan banjir di Bandar Lampung masih menunggu langkah dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung tidak sepenuhnya tepat dan berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah tanggung jawab utama berada di pemerintah pusat.

Ketua DPC Gerindra Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah menilai, jika melihat fakta dan data di lapangan, sebagian besar titik banjir di Kota Bandar Lampung justru disebabkan oleh persoalan drainase perkotaan, penyempitan sungai-sungai kecil, pendangkalan saluran air, serta berkurangnya daerah resapan akibat pesatnya pembangunan.

“Kalau kita lihat pola banjir yang terjadi hampir setiap musim hujan, titik genangan justru banyak muncul di kawasan permukiman dan jalan-jalan utama kota. Ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya ada pada sistem drainase kota yang belum optimal,” ujar Asroni, Sabtu (7/3/2026).

Berdasarkan berbagai laporan kejadian banjir beberapa tahun terakhir, genangan air di Bandar Lampung sering terjadi di puluhan titik yang sebagian besar berada di kawasan padat penduduk dan jalur drainase perkotaan.

“Ini berarti persoalan banjir tidak hanya terkait sungai besar yang menjadi kewenangan Balai Besar, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi drainase kota yang menyempit, dangkal, dan kurang terawat,” jelas Asroni Paslah.

Selain itu, terang Asroni, melihat semakin berkurangnya ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Kondisi tersebut, lanjutnya, menyebabkan air hujan tidak memiliki cukup ruang untuk meresap ke dalam tanah sehingga langsung menjadi limpasan permukaan.

“Ketika daerah resapan semakin berkurang, sementara sistem drainase tidak mampu menampung debit air hujan, maka banjir menjadi sesuatu yang hampir pasti terjadi,” pungkas Asroni.

Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan Balai Besar memang tetap diperlukan, terutama untuk pengelolaan sungai besar yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun menurutnya, langkah tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pembenahan pada sektor yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

“Data dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembenahan drainase kota harus menjadi prioritas utama. Normalisasi sungai kecil, pengerukan sedimentasi, penertiban bangunan yang mempersempit saluran air, serta penambahan ruang terbuka hijau harus dilakukan secara serius,” kata Asroni yang juga anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung.

Asroni menilai, penanganan banjir di Kota Bandar Lampung membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis data agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap musim hujan.

“Kalau kita benar-benar ingin menyelesaikan persoalan banjir, maka harus dimulai dari akar masalahnya. Jangan sampai publik justru melihat adanya kesan saling menunggu antar kewenangan, sementara masyarakat terus menghadapi banjir setiap tahun,” pungkasnya. (***)

Editor : Sandy,