Jajaran pengurus Partai Demokrat Lampung Selatan usai mendatangi Polres Lampung Selatan, Senin (29/3/2021). LAMPUNGPRO.CO

KALIANDA (Lampungpro.co): DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Selatan menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Selatan Ki Marhaen Agus Revolusi pihaknya solid dan setia kepada hasil Kongres V Partai Demokrat Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 di Jakarta.

"Kami sebagai representasi Partai Demokrat yang resmi menyampaikan surat pengaduan dan permohonan perlindungan hukum kepada Kapolres Lampung Selatan demi menjaga kehormatan kedaulatan Partai Demokrat dan menjunjung tinggi penegakan hukum serta menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia," kata Agus Revolusi Senin (29/3/2021) sore.

Menurut Agus pihaknya meminta perlindungan hukum Kapolres Lampung Selatan dengan tidak memberikan izin dan menindak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Demikian juga penggunaan lambang Partai Demokrat secara ilegal seperti tersebut di atas dapat dituntut secara hukum.

Dia menjelaskan, Kementerian Hukum dan HAM RI mengesahkan kepengurusan Partai Demokat nomor: M.HH-15.AH 11.0 1 tahum 2020 dan AD ART nomor: M. HH.09.A.H. 11. 01 tahun 2020. Keputusan itu diterbitkan dalam lembaran berita negara RI Nomor 15 tanggal 19 Februari 2021 di mana ketua umum yang diakui oleh negara adalah Agus Harimurti Yudhoyono. 

"Partai Demokrat termasuk atributnya didaftarkan dan diakui oleh negara. Oleh karena itu kami meminta agar Polres Lampung Selatan dapat menindak siapa pun yang memakai atribut Partai Demokat tanpa izin pengurus resmi," kata Agus Revolusi. (PRO1)