Lampungpro.com, Portal berita Lampung, Portal Berita Online Lampung, Situs Berita Online Lampung, Berita Online Lampung Terdepan, Berita Online Lampung Terkini, Situs Berita Pembangunan Lampung, Situs Berita Pariwisata Lampung, Situs Berita Pendidikan Lampung, Portal Berita Politik Lampung, Portal Berita Nasional Lampung, Portal Berita Olahraga Lampung, Portal Berita Lampung Terkini, Berita Bisnis Lampung Terdepan, Berita Politik Lampung Terkini, Persiapan Asean Games, Berita Asian Games Terkini

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Pelanggan PLN Lampung hingga menjelang Tahun Baru 2018 masih menunggak sebesar lebih dari Rp88 miliar. Saat ini, telah diupayakan PLN Distribusi Lampung untuk penagihan langsung ke pelanggan melalui operasi terpadu. Kegiatan operasi terpadu ini secara serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Lampung mulai 12 Desember 2017, kata Supervisor Humas PT. PLN Distribusi Lampung Bernadus Hermawan, Selasa (12/12/2017).

Menurut dia, dari total 1,9 juta pelanggan listrik di Provinsi Lampung, sebanyak 204 ribu pelanggan menunggak pembayaran rekening listrik. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat PLN Distribusi Lampung sedang gencar-gencarnya mengejar target program Menuju Lampung Terang 2019. Bahkan diperkirakan target tersebut bisa dipercepat di tahun 2018.

Bernadus Hermawan mengatakan, PLN bekerja sama dengan Polda, dalam operasi terpadu. Kegiatan ini meliputi penagihan dan pemutusan kWh meter pelanggan yang memiliki saldo tunggakan listrik. Kami menurunkan langsung pegawai. Supaya pelanggan dapat langsung mendapatkan sosialisasi terkait kelistrikan dari para pegawai PLN. Selama ini yang turun langsung ke lapangan dan bertemu masyarakat adalah vendor, kata Wawan sapaan akrabnya.

Menurut Wawan, pemutusan kWh meter pelanggan yang memiliki saldo tunggakan rekening listrik akan langsung dipasang kembali dengan menggunakan listrik pintar atau listrik prabayar. Dengan menurunkan langsung seluruh pegawai, PLN sekaligus mencoba mendekatkan diri kepelanggan dengan melakukan sosialisasi membayar listrik tepat waktu, yakni sebelum tanggal 20 setiap bulannya.

"Selain itu, kami berikan imbauan untuk beralih ke listrik prabayar. Selain melibatkan aparat keamanan, PLN juga mengajak pemerintah daerah dalam hal ini aparat desa atau kecamatan untuk ikut ambil bagian dalam operasi terpadui ni. Bukan tanpa alasan, pendapatan asli daerah (PAD) yang ditujukan untuk pembangunan daerah, salah satunya bersumber dari pembayaran rekening listrik maupun pembelian token listrik prabayar," kata dia. (REKANZA/PRO2)