Pembinaan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Provinsi Lampung. | Lampungpro.co/Dok. UIN RIL

Ia juga menyampaikan, jumlah tenaga laboran halal di UIN RIL terus bertambah, seiring pengembangan Fakultas Kedokteran, sehingga diharapkan mampu memperkuat layanan pendampingan halal yang berkualitas kepada masyarakat.

Sementara itu, Sestama BPJPH, Dr. Mohammad Aqil Irham, M.Si., menyampaikan materi bertajuk ‘Future of Halal Workforce: Peran SDM Lintas Sektor dalam Mendukung Wajib Halal Oktober (WHO) dan Ekosistem Halal’.

Dalam paparannya, Aqil menekankan bahwa penguatan ekosistem halal tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Masing-masing institusi saling berkaitan dan saling mendukung. Sudah sepatutnya kita saling membantu, saling mengisi, dan saling berbagi pengalaman dalam rangka memperkuat ekosistem halal. Sertifikat halal hanyalah salah satu bagian dari ekosistem halal yang lebih besar,” jelasnya.

Ia mengajak seluruh lembaga pendamping, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan berbagai pihak untuk bersama-sama menyukseskan program Wajib Halal Oktober 2026 (WHO 2026).

“Mari kita bersinergi mewujudkan Wajib Halal Oktober 2026. Keberhasilan program ini hanya dapat dicapai apabila seluruh elemen bergerak bersama,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Aqil juga memaparkan perkembangan implementasi sertifikasi halal di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025, terdapat 903.922 usaha mikro dan kecil (UMK). Hingga 21 Juli 2026, jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan mencapai 213.233 atau sekitar 23 persen dari total UMK di Provinsi Lampung.