Beberapa penyidik KPK menyambangi kantor Dinas PUPR Lampung Utara | RIKI/Lampungpro.co

LAMPUNG UTARA (Lampungpro.co) : Lagi, beredar kabar yang menyatakan bahwa salah satu kepala daerah di Lampung terjerat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Minggu (6/10/2019) malam. Kabarnya, OTT KPK malam ini disebut-sebut turut mengamankan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Usai berhasil mengamankan beberapa orang, termasuk salah satunya yang diduga Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara yang dibawa ke Polda Lampung untuk diperiksa. Berdasarkan pantauan Lampungpro.co, tampak dua unit mobil berjenis Avanza warna hitam dan Calya warna putih, yang diduga ditumpangi para penyidik KPK, menggeledah Kantor dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampung Utara, pada pukul 22.50 Wib.

Namun tidak diketahui apa yang dilakukan para penyidik KPK yang berjumlah empat orang tersebut di Dinas PUPR. Saat hendak dikonfirmasi oleh Lampungpro.co, mereka meminta awak media untuk menunggu diluar. "Maaf mas, kami sedang bekerja, mohon tunggu di luar saja," ujar salah seorang yang diduga penyidik dari KPK.

Sebelumnya, dari pantauan Lampungpro.co di rumah dinas (rumdis) Bupati Lampung Utara, iring-iringan enam unit kendaraan keluar dari rumdis. Diduga iring-iringan kendaraan tersebut adalah para penyidik KPK yang membawa Bupati Lampung Utara. Selain enam kendaraan tersebut, juga terlihat satu unit kendaraan roda empat berjenis Mitsubishi Pajero berkelir putih dengan nomor polisi BE 1262 BD, dengan segel KPK.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, beberapa orang yang diamankan KPK akan dilakukan pemeriksaan di Mapolda Lampung. Namun, belum ada keterangan resmi baik dari pihak KPK maupun Polda Lampung.

Sebelumnya, dikabarkan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara diamankan oleh KPK, bersama satu orang pegawai negeri sipil (PNS) asal Kabupaten Pesawaran, dan salah seorang pengusaha. Belum ada keterangan resmi, baik dari pihak Bupati Lampung Utara sendiri, maupun pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara.(RIKI/PRO2)