BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Sejumlah elemen menilai rencana pembukaan kantor Komisi Hak Azasi Manusia (HAM) di Provinsi Lampung, justru akan memperburuk citra Lampung di mata investor. Apalagi, Lampung baru saja mendapat peringkat pertama nasional dari Kementerian Dalam Negeri dalam penanganan konflik sosial.

Bahkan secara tegas, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung Ary Meizari Alfian, menolak kehadiran perwakilan kantor Komnas HAM di Lampung. "Karena akan memperburuk citra Lampung di tengah usaha pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat luas untuk meningkatkan investasi di berbagai sektor termasuk sektor pariwisata," kata Ary, di Bandar Lampung, Jumat (24/3/2017).

Pernyataan itu disampaikan Ary terkait pernyataan Wakil Ketua Komnas HAM Ansori Sinungan atas rencana pembentukan kantor Komnas HAM di Lampung terkait banyaknya konflik yang menjurus pada pelanggaran HAM. Menurut Ary, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, peningkatan status Bandara Raden Inten II, perluasan dermaga Bakauheni, rencana pengembangan ekonomi Lampung, akan menjadi kontraproduktif dan sia-sia bila pendirian perwakilan HAM direalisasikan.

"Ini akan menjadi pertanyaan investor dan pelaku dunia usaha. Apakah Lampung benar-benar tidak kondusif dan aman sehingga harus didirikan perwakilan HAM di Lampung. Kami yakin pemerintah, aparat hukum,. tokoh masyarakat ,dan agama masih mampu menyelesaikan permasalahan yang ada," kata Ary.

BACA JUGA: Banyak Konflik, Komnas HAM Usul Dirikan Kantor di Lampung

Penolakan juga disampaikan Ketua DPD Banteng Muda Indonesia (BMI) Provinsi Lampung Oking Ganda Miharja. "Tidak perlulah kantor Komnas HAM didirikan kantor Lampung. Saya tidak mau Provinsi Lampung dicitrakan memiliki banyak konflik. Citra provinsi Lampung saat ini sudah cukup baik di mata pemerintah pusat. Ini merugikan industri pariwisata di Lampung. Mengenai konflik masih bersifat lokal dan masih bisa ditangani pihak-pihak yang berkompeten," kata Oking.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Dewan Penasehat Kadin Lampung Andi Desfiandi Darmajaya menilai citra Lampung akan terusik. Apalagi Pemprov Lampung dan pusat ingin meningkatkan pariwisata dan investasi. "Akan menjadi kontraproduktif bila isu HAM dan keamanan di Lampung masih menjadi headline. Saya secara pribadi dan institusi tidak setuju perwakilan HAM didirikan di Lampung. Lebih banyak mudarat daripada manfaatnya," kata Andi Desfiandi. (PRO1)